"Dukungan parlemen dan parpol ke pemerintah, itu termasuk proporsional. KMP (Koalisi Merah Putih) mengatakan kalau program bagus kita dukung, kalau tidak kita kritisi. Ini bottom line partai. Bahkan partai pendukung pemerintah, termasuk PDIP," ujar Fadli dalam diskusi Sindo Trijaya di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).

Sebaliknya, politikus Partai Gerindra itu menyebut persoalan pemerintah bukan berada di parlemen, tapi di eksekutif itu sendiri. Terlebih dalam pemilihan menteri yang hingga kini dirasa kurang tepat.

"Masalahnya bukan di parlemen, tapi pemerintah sendiri. Sebenarnya perlu orang yang tepat untuk duduk di posisi menteri, bukan yang punya agenda sendiri," imbuhnya.

Fadli mencontohkan, di sisi ekonomi misalnya, ada menteri yang punya agenda sendiri. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak tahu agenda menterinya. Dalam program kereta cepat, misalnya. Saat itu, pemerintah telah mengumumkan untuk membatalkan program. Namun, tiga hari kemudian muncul pengumuman pihak yang menang.

"Jadi seolah-olah ada Presiden yang lain. Who is the real president? Dalam pengertian kekuasaan, bukan jabatan. Jangan sampai Jokowi jadi wayang. Saya tidak lagi merujuk Ibu Mega. Ini yang akhirnya bikin menteri jalan sendiri-sendiri," pungkasnya.