okezone.com
Dua bekas tentara Zionis Israel diduga sedang mengelola vila mewah di Badung, Bali. Keduanya diduga masuk ke Indonesia menggunakan paspor Jerman.
Keduanya diketahui pria bernama Shachar Gonen dan wanita bernama Adi Chashmonai dengan status warga negara Jerman. Bukan rahasia lagi bahwa banyak tentara Zionis Israel berkewarganegaraan ganda.
Dua bekas tentara Israel itu telah telah mempromosikan sewa unit vila melalui akun telegram pribadi mereka.
Salah satu dari mereka diketahui masuk ke Indonesia pada 7 Februari 2025.
Jurnalis dan peneliti Busan University of Foreign Studies, Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam sebuah artikel di Middle East Monitor pada Kamis (7/8/2025) menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak.
"Bali tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi mantan tentara IDF," tulis Rakhmat, mengacu pada singkatan resmi Pasukan Pertahanan Israel.
Menurutnya, kasus ini menyentuh inti identitas moral Indonesia dan solidaritasnya yang telah lama terjalin dengan rakyat Palestina.
Memang, kedua bekas tentara IDF itu mungkin telah memasuki Indonesia menggunakan paspor Jerman bukanlah hal yang ilegal karena faktanya banyak warga Israel memiliki kewarganegaraan ganda karena berbagai alasan. Bahkan, dalam keadaan normal, seorang warga negara Jerman berinvestasi di Bali tidak terlalu mengkhawatirkan.
"Namun, mereka bukanlah ekspatriat biasaâ€"mereka adalah mantan tentara IDF, sebuah pasukan militer yang telah diselidiki secara internasional atas tindakan-tindakan yang secara luas digambarkan sebagai genosida," lanjut Rakhmat.
Menurutnya, bagi rata-rata warga negara Indonesiaâ€"yang sebagian besar bersimpati terhadap Palestinaâ€"gagasan bahwa mantan tentara IDF mungkin mengambil untung dari industri pariwisata Bali yang sedang berkembang pesat sangatlah meresahkan.
"Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena suatu alasan: Indonesia secara prinsip menentang pendudukan ilegal selama puluhan tahun, apartheid sistemik, dan perampasan paksa yang menimpa rakyat Palestina," papar jurnalis yang kritis terhadap isu krisis Palestina tersebut.
Rakhmat melanjutkan, kasus ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dalam sistem imigrasi Indonesia, terutama bagi investor jangka panjang dan pelaku bisnis asing.
"Memverifikasi negara asal paspor saja tidak cukup. Kita harus bertanya: Siapakah orang-orang di balik paspor ini? Apa afiliasi masa lalu mereka? Apa yang mereka bawa ke dalam komunitas kitaâ€"modal, atau kontroversi?," paparnya, yang menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak.
Menurutnya, jika kecurigaan tersebut terbuktiâ€"bahwa orang-orang itu pernah bertugas di IDFâ€"maka kehadiran mereka di Indonesia bukan hanya dipertanyakan secara moral; melainkan juga provokatif.
"Integrasi diam-diam mereka ke dalam perekonomian Bali, sementara rakyat Palestina terus menderita di bawah pendudukan, merupakan ironi yang mengerikan. Bayangkan, sejenak, seorang mantan tentara yang terlibat dalam operasi militer di Gaza, menyeruput air kelapa di pesisir Bali, mengelola vila-vila mewah sementara rakyat Palestina tidak mendapatkan air bersih dan makanan di kampung halaman," imbuh dia.
"Mari kita perjelas: ini bukan perburuan terhadap orang Israel atau Yahudi. Ini tentang akuntabilitas militer, bukan etnisitas. Ada perbedaan besar antara seorang pelancong sipil Israel dan mantan anggota aparat militer yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan yang dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan banyak lembaga pemantau hak asasi manusia. Ketika orang-orang seperti itu tiba di Indonesia dan mulai diam-diam menanamkan diri dalam tatanan ekonomi dan sosial kita, kita harus bertanya pada diri sendiri nilai-nilai apa yang kita junjung tinggi," papar Rakhmat.
Dia menambahkan, risiko kehadiran bukan sekadar simbolis. Kehadiran mereka, jika terbukti, dapat memicu reaksi publik yang meluasâ€"tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh negeri.
"Rakyat Indonesia telah berulang kali berunjuk rasa mendukung pembebasan Palestina, mulai dari protes massal hingga penggalangan dana. Bagi banyak orang, mengizinkan mantan personel IDF untuk menjalankan bisnis di sini terasa seperti pengkhianatan. Hal ini merusak kejelasan moral dari sikap internasional kita dan tidak menghormati kehendak kolektif rakyat kita," terangnya.***(Okezone.com)
Sumber: okezone.com
nasional