JAKARTA � Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjun langsung saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) atas praktik pungutan liar (pungli) di kantor Kementerian Perhubungan. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi satgas dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Banyak pihak menilai OTT tersebut terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, dari uang yang berhasil disita "hanya" sebesar Rp95 juta. Langkah Jokowi turun langsung pun dikritik karena dianggap sebagai upaya pencitraan. Namun, Jokowi meminta agar masyarakat tak menilai besar atau kecilnya uang yang disita, tapi efek dari OTT tersebut.

"Jangan dilihat dari besar kecilnya angka, ini sudah mengganggu masyarakat ,karena saya sudah mendapat banyak pengaduan masyarakat, untuk yang triliunan dan miliaran (rupiah) itu urusan KPK," kata Jokowi saat wawancara dengan MNC Media, Selasa 12 Oktober 2016.

Sehari sebelumnya, Jokowi menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan tema reformasi hukum. Dalam pengantarnya, ia mengatakan, reformasi hukum diperlukan untuk turut mendongkrak daya saing Indonesia.

Salah satu yang disoroti Jokowi yakni terkait pembenahan di internal lembaga penegak hukum. Dalam pelayanan, Jokowi menginstruksikan agar praktik pungli diberantas. Bentuk nyata dari reformasi hukum ini diketahui berupa paket kebijakan yang kini tengah dibahas di kementerian dan lembaga.

"Reformasi hukum harus mencakup reformasi di internal Kejaksaan dan Kepolisian, dan juga di lingkup Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional. Saya minta diatur pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan seperti imigrasi, Lapas, pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang, pastikan bahwa tidak ada praktik-praktik pungli disitu," terang Jokowi di Kantor Presiden, Selasa 11 Oktober 2016.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam reformasi hukum yakni terkait dengan penataan regulasi. Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga yang ada tidak berlomba-lomba memperbanyak produksi undang-undang dan peraturan. Yang harus ditingkatkan adalah kualitas dari regulasi hukum.

"Harusnya menghasilkan peraturan yang berkualitas yang melindungi rakyat, tidak mempersulit rakyat tapi justru mempermudah rakyat, yang memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya," jelas dia.

Ketiga, lanjut Jokowi, terkait pembangunan budaya hukum. Masyarakat harus didorong untuk memiliki kesadaran hukum untuk menghindari berbagai tindak kekerasan yang marak terjadi.

"Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri," tukas Jokowi.

Komitmen Jokowi memberantas pungli di sektor pelayanan publik juga semakin gencar. Presiden Jokowi menegaskan kembali kepada seluruh aparat yang bertugas di sektor pelayanan publik untuk tidak melakukan pungli.

"Sekarang sudah ada yang namanya Saber Pungli; sapu bersih pungli, entah itu urusan sertifikat, SIM, KTP, STNK, ijin-ijin. Hati-hati. Sekali lagi saya titip ini untuk aparat, hati-hati. Mata saya memang hanya ada dua, tetapi saya mempunyai mata dan telinga yang lain," kata Jokowi, Selasa 18 Oktober 2016.

Jokowi memastikan akan memberikan sanksi berupa pemecatan bagi pegawai yang terbukti melakukan pungli. Hal ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, budaya kerja yang cepat, tidak ada pungli.

"Saya ingin rakyat dimudahkan, rakyat digampangkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini bukan urusan berapa punglinya, tapi ini menyusahkan, meresahkan, dan menjengkelkan," ujarnya. (Okezone.com)