okezone.com

JAKARTA  - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) Prabowo-Gibran.

Diketahui dua alat peraga kampanye itu ditemukan tertempel di Pos Polisi Mojokerto dan Rumah Sakit Bhayangkara, Serang, Banten.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy mengatakan pemasangan APK itu melanggar aturan yang ada. Pasalnya, APK tersebut dipasang di fasilitas milik negara.

“Kami mendorong Bawaslu memproses pelanggaran ini sesuai aturan yang berlaku,” kata Ronny di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Pihaknya juga mendorong agar hasil pelanggaran tersebut dipublikasikan ke publik. Hal itu agar masyarakat mengetahui dengan jelas apa tindakan yang diambil. “Hasilnya disampaikan ke masyarakat,” tegasnya.

Meski baliho tersebut saat ini sudah diturunkan, Ronny menyebut tindakan penurunan harus menunggu viral terlebih dahulu.

Padahal, kata dia, sedianya aparat penegak hukum menindak sesuatu yang telah melanggar hukum.

“Seharusnya dapat segera merespon pelanggaran tanpa menunggu kasus ini viral terlebih dahulu. Jangan sampai terkesan ada pembiaran dan baru ditindak setelah viral di media sosial,” ungkapnya.

Ronny pun mengingatkan agar semua pihak dari ASN, TNI dan Polri tetap menjaga netralitas. Hal itu untuk membuat Pemilu berlangsung jujur dan adil.

sumber:okezone.com