JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani cocok memimpin DPR. Bamsoet mengatakan Puan sudah memiliki pengalaman dan bisa jadi jembatan antara DPR dan pemerintah.

"Saya meyakini Mbak Puan bisa cepat langsung running memimpin DPR karena pengalaman beliau sudah cukup banyak, jam terbangnya juga sudah mumpuni ya sebagai menko, apalagi hubungan," kata Bamsoet di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).
Hubungan yang dimaksud Bamsoet yakni menjalin hubungan antara DPR dengan pemerintah. Sehingga, tak lagi sekat antara DPR dan pemerintah.

"Nanti yang dipentingkan oleh DPR adalah hubungan baik dengan pemerintah. Ini saya meyakini akan semakin baik, DPR ke depan karena tidak ada lagi sekat-sekat yang tersumbat antara DPR dan pemerintah. Jadi justru kita bisa menjembatani kelancaran tugas-tugas baik soal ke-DPR-an maupun pemerintah," ujarnya.

Jika Puan terpilih sebagai Ketua DPR RI berikutnya, Bamsoet menyarankan agar Undang-Undang (UU) tentang Tata Cara Pembuatan UU segera direvisi. Langkah tersebut, kata Bambang, guna memuluskan upaya melanjutkan beberapa rancangan UU yang belum sempat selesai.

Kalau revisi UU tentang Tata Cara Pembuatan UU tuntas, kata Bamsoet, kinerja DPR RI bisa lebih cepat. Di samping itu, bila rancangan UU saat periode kepemimpinannya bisa diteruskan, maka DPR bisa menghemat anggaran biaya dan waktu.

"Dari kita (periode kepemimpinannya) tinggal sedikitlah, UU (yang belum disahkan) yang krusial," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Puan Maharani diusulkan sejumlah pihak untuk menjabat posisi Ketua DPR periode 2019-2024. Puan mengaku bersyukur lolos ke Senayan dengan perolehan suara tertinggi nasional.

"Ya, kan sesuai dengan proses pemilu yang lalu juga alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak nasional. Mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/).

Namun Puan tidak mau berandai-andai bisa menjadi pemegang jabatan tertinggi di DPR. Ketua DPP PDIP nonaktif itu menyebut semua keputusan merupakan wewenang Ketum Megawati.

nasional