JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemulangan Habib Rizieq Syihab menjadi syarat rekonsiliasi. Syarat rekonsiliasi itu dinilainya akan menjadi preseden buruk bagi pemilihan presiden berikutnya.

"Mengenai persyaratan pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," ujar Bara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurut Bara, ide rekonsiliasi dengan pemulangan Habib Rizieq adalah dua hal yang berbeda. Bara menilai seharusnya pihak yang kalah tidak mengajukan syarat untuk rekonsiliasi.

"Kalau itu dikaitkan dengan persyaratan, yang dalam hal ini adalah pemulangan Habib Rizieq, itu merupakan suatu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut. Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah," kata Bara.

"Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini memang belum ditunjukkan secara full oleh pihak Pak Prabowo," lanjut dia.
Bara mengatakan apa yang terjadi pada Habib Rizieq adalah murni masalah hukum, sehingga harus ditangani secara hukum dan tidak bisa dikaitkan dengan politik. Jika Jokowi mengabulkan pemulangan Habib Rizieq, menurut Bara, hal itu akan menimbulkan kesan kasus Habib Rizieq adalah bagian dari politik.

"Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik dan itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan ada banyak kasus yang dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum gitu," jelasnya.
Lebih lanjut, Bara menilai pemulangan Habib Rizieq yang diajukan sebagai syarat rekonsiliasi sama sekali tidak etis. Menurutnya, rekonsiliasi seharusnya tidak mensyaratkan apa-apa.

"Sama sekali tidak etis dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa. Jadi semacam kita secara simbolis pihak yang kalah memberikan selamat dan kemudian menyatakan bahwa ia siap bekerja sama untuk mendukung keberhasilan pemerintahan baru tanpa ada persyaratan apa-apa," tegasnya.
Sebelumnya, eks Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaitkan kepulangan Habib Rizieq dengan proses rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Menurut Dahnil, pemulangan Habib Rizieq merupakan salah satu cara untuk mengubur dendam politik di Pilpres 2019.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemulangan Habib Rizieq juga menjadi salah satu syarat rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi. Namun, menurutnya, masih ada banyak hal lain yang menjadi pertimbangan dalam proses rekonsiliasi.

"Ya keseluruhan, bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Pihak Istana pun telah menyatakan pemerintah tidak punya masalah jika Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin bingung jika pemerintah yang harus memulangkan Habib Rizieq.

nasional