Berita satu.com
Rangkaian aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi sorotan publik. Rangkaian demo akan berlanjut pada Kamis (28/8/2025) dari elemen buruh.
Elemen buruh dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi besar di berbagai titik, termasuk Istana Negara, Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi, serta kantor pemerintahan daerah di 38 provinsi.
Sebagai respons atas situasi ini, sejumlah pimpinan dan anggota DPR menyampaikan pandangan serta langkah yang dianggap paling tepat dalam menghadapi aksi massa. Berikut rangkuman sikap dan pernyataan mereka:
Menyambut Aspirasi dengan Dialog dan Evaluasi
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa DPR menerima aspirasi masyarakat dan akan terus melakukan evaluasi diri.
“Penyampaian aspirasi itu kan ya, semua hak warga bangsa. Dalam kesempatan kemarin kita menerima beberapa usulan atau juga beberapa aspirasi. DPR terus melakukan evaluasi,” kata Cucun di kompleks parlemen, Selasa (26/8/2025).
Cucun berharap aspirasi publik disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab, tanpa ditunggangi kepentingan tertentu. Ia menyayangkan jika demo menutup jalan hingga merusak fasilitas publik, sebab hal itu bisa mengganggu iklim investasi.
“Tapi kalau sudah sekarang jalan ditutup, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas publik yang sebetulnya itu harus dijaga oleh kita semua. Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kita mau rebound nih, bagaimana investasi mau pada masuk itu, para investor betul-betul trust,” ujarnya.
Cucun juga mengakui DPR belum sempurna. “Memang kami belum bisa berbuat hal yang sempurna seperti apa yang diharapkan oleh publik. Kita terus berjalan, apa yang kurang-kurang kita perbaiki semua. Mekanisme pembahasan undang-undang, mekanisme pengawasan, mekanisme terkait bagaimana penganggaran di sini. Terus kita lakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Mengedepankan Aksi Kondusif
Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, meminta agar aksi tetap berjalan kondusif.
“Saya berharap semoga demo ini bisa berjalan dengan baik, tidak destruktif, tapi kondusif, dan berharap juga ketika menyalurkan aspirasi kita juga berpikir tentang kepentingan masyarakat yang lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/8/2025).
Nurul menegaskan DPR akan mendengarkan suara rakyat. “Semoga kami bisa bekerja lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat, dan saya pribadi sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk lebih berbicara kepada nurani karena kondisinya sedang tidak biasa-biasa saja. Aspirasinya harus kami dengar dan akan kami perjuangkan,” tambahnya.
Membuka Ruang Dialog Langsung
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menghadapi demo dengan mengundang massa masuk ke ruang rapat DPR.
“Kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan ini, sahabat-sahabat kami ini. Silakan datang nih, ini rumah rakyat, rumah mereka gitu lho. Datang ke sini memberikan aspirasinya seperti apa,” ujarnya, menanggapi demo penolakan RUU KUHAP pada 14 Juli 2025.
Menurutnya, diskusi di ruang rapat lebih efektif karena aspirasi bisa langsung didengar lintas fraksi. “Lebih baik datang ke sini ngomong semua partai. InsyaAllah hadir,” tegasnya.
Pendekatan Humanis dan Negosiasi Damai
Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez, meminta aparat mengedepankan dialog, negosiasi damai, dan pendampingan hukum bagi demonstran.
Ia menyampaikan keprihatinan atas keterlibatan pelajar, termasuk yang masih di bawah umur, dalam aksi ricuh.
Gilang menekankan bahwa aparat harus bertindak sebagai fasilitator, menjaga martabat sebagai pelindung masyarakat, serta memastikan demonstran yang ditangkap tetap mendapat hak pendampingan hukum.
Ajakan Menjaga Stabilitas dan Mencegah Provokasi
Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, mengajak masyarakat menjaga suasana harmonis.
“Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Jangan saling memprovokasi dan menyudutkan, kita dukung segala bentuk penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Dede, Senin (24/2/2025).
Ia menegaskan bahwa di setiap lembaga selalu ada oknum, tetapi yang terpenting adalah bagaimana penyalahgunaan wewenang ditindak tegas.
Ia mencontohkan Polri yang membantu masyarakat saat banjir di Genuk, Semarang, sebagai bentuk nyata pengayoman.
Perbaikan Pola Komunikasi DPR
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai pola komunikasi sebagian anggota DPR justru memperparah kekecewaan publik.
“Massa aksi itu muncul merasa marah dan kecewa dengan informasi gaji dan tunjangan DPR yang naik, yang diperparah lagi dengan pola komunikasi beberapa anggota DPR yang buruk merespon kritik itu,” jelasnya, Selasa (26/8/2025).
Menurut Iwan, gaya komunikasi ini harus segera dievaluasi agar tidak menimbulkan kontroversi baru. “Pola komunikasi mereka yang harus dievaluasi juga,” tegasnya.
Respons baik DPR dalam menyikapi aksi demo publik adalah dengan membuka ruang dialog, mengedepankan komunikasi terbuka, serta menunjukkan sikap humanis. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, sementara DPR berkewajiban untuk mendengar dan menindaklanjutinya.***(Berita Satu.com)
Sumber: Berita satu.com
nasional