Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Musannif menyebut, Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang salah satu bab-nya mengatur poligami diusulkan Pemerintah Provinsi Aceh. Pihak legislatif hanya membahasnya saja.

"Ini harus diketahui bahwa usulan draftnya (Raqan Hukum Keluarga itu) dari eksekutif. Bukan dari kami, bukan inisiatif DPR. Saya gak tau ini eksekutif itu siapa yang memerintah, Aceh 1 (gubernur) atau Aceh 2 (wakil gubernur)," kata Musannif kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).

Musannif hari ini menjadi salah seorang narasumber pada diskusi publik bertema "Wacana Qanun Poligami di Aceh, apakah sudah tepat?". Diskusi tersebut digelar Pusat Klinik Hukum Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry di kantin fakultas.
Menurut Musannif, naskah akademik pembuatan qanun itu disusun oleh Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Setelah draft-nya selesai, baru diserahkan ke DPR Aceh.

Pihak legislatif kemudian membahasnya. Musannif mengatakan, dalam naskah akademik tersebut dijelaskan jika angka perceraian dan nikah siri di Aceh masih sangat tinggi.

Bahkan berdasarkan data dari Ketua Mahkamah Syar'iyah, sebutnya, angka perceraian di Aceh di atas rata-rata nasional. Namun Musannif mengaku belum mengetahui persis jumlahnya karena belum melihat sepenuhnya isi naskah akademik.
"Nikah siri terlalu parah. Angka perceraian yang tinggi, nikah siri yang tinggi. Cuma itu kan di naskah akademiknya bisa kita lihat (yang dibuat) dari Unimal," jelas Musannif.

Dia menyebut, dalam Qanun Hukum Keluarga memuat 200 pasal. Namun hanya bab tentang poligami yang menimbulkan pro dan kontra.

"Memang begini, karena inikan isu yang diangkat hanya poligaminya saja. Jadi sesuatu hal yang banyak menyakiti hati perempuan sehingga menjadi viral," ungkapnya.


Sumber: detik.com
nasional