JAKARTA � Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta aparat penegak hukum maupun pemerintah memberantas praktik pungutan liar (pungli) secara menyeluruh.

‎"Harusnya operasi pemberantasan pungli tidak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh karena ini bukan barang baru. Karena dulu pernah dilakukan, tapi tidak menyeluruh," ujar Masinton saat dihubungi Okezone, Sabtu (15/10/2016) malam.

Menurutnya, praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat tersebut sudah berakar di lembaga maupun instansi pemerintah. Aparat penegak hokum pun perlu menangani secara serius.

"Pungli itu kan sudah berurat berakar dan ada di seluruh instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik," tegasnya.

Ia pun menilai, aspek pencegaha terhadap pungli juga perlu dilakukan. Hal itu agar terbentuk sistem pelayanan publik yang bersih.

"Jadi selain operasi pungli. Aspek pencegahan juga harus dilakukan. Jadi, harus bangun sistem pelayanan publik yang bersih dari pungli," tutur Masinton.

Sekadar diketahui, enam oknum pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tertangkap tangan melakukan praktik pungli beberapa waktu lalu.

Selain oknum pejabat Kemenhub, sejumlah anggota polisi juga kedapatan terlibat dalam praktik pungli di sejumlah daerah Indonesia dengan berbagai kasus.