Komisi II DPR RI menilai perundangan 3 Undang-undang DOB Papua lebih baik dilakukan pemerintah setelah 14 Agustus 2022 atau setelah masa pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024 ditutup. Sebab, dilihat dari perhitungan waktu, lebih baik UU Pemilu masih merujuk pada 34 provinsi.

Sebelumnya, DPR baru saja mengesahkan 3 undang-undang terkait pemekaran provinsi Papua, yakni UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan. Ketiga undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu.

"Tadi kita sudah sepakati, persyaratan-persyaratan yang selama ini disyaratkan KPU kepada parpol itu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang existing (UU Pemilu yang pengaturannya masih merujuk pada 34 provinsi)," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Kamis (7/7).

"Jadi kalau nanti sampai tanggal 14 Agustus setelah penutupan pendaftaran itu undang-undang yang kemarin kami sahkan (3 UU DOB Papua) belum diundangkan, artinya belum terbentuk provinsi baru, maka kemudian persyaratannya mengikuti terhadap 34 provinsi," sambungnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, pelaksanaan itu bisa saja berubah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken 3 UU DOB itu sebelum masa pendaftaran parpol ditutup. Sehingga, persyaratan terhadap parpol calon peserta pemilu bakal merujuk pada 37 provinsi karena 3 UU DOB sudah diundangkan.

"Tapi kalau misalnya sebelum 14 Agustus, maka secara otomatis nanti akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru, berarti ada penambahan 3 provinsi," ucap Doli.