Okezone.com

JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengindikasikan Maluku Utara masuk dalam daerah yang rawan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebabnya, terdapat indikasi APBD Maluku Utara tahun 2018 akan dikorupsi oleh anggota DPRD.

Sebagaimana hal itu diungkapkan Pahala Nainggolan usai ditemui Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba untuk meminta pengawalan pengesahan APBD tahun 2018, di kantornya, pada hari ini, Jumat (22/12/2017).

"‎Ya kita duga ada (indikasi korupsi) seperti itu. Ya kita duga (masuk daerah rawan) begitu, makanya kita ingin kirim pesan juga ke sana, eh dia (Abdul Gani) datang ke sini," kata Pahala di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Menurut Pahala, Abdul Gani khawatir APBD di wilayahnya dikorupsi oleh sejumlah pejabat hingga nantinya berakhir di rutan KPK.‎ Oleh karenanya, dia meminta pendampingan kepada KPK agar anggaran daerah tersebut dikawal oleh KPK.

"Jadi atas inisiatif sendiri Pak Abdul Gani datang meminta pendampingan KPK untuk finalisasi APBD 2018.‎ Dan kita akan datang kesana karena beliau ingin kita dampingi sehubungan dengan aspirasi dari beberapa anggota dewan," terangnya.

Sejak awal, kata Pahala, pihaknya memang telah memberi tanda 'merah' terhadap Maluku Utara sebagai daerah yang terindikasi korupsi. Oleh karenanya, KPK berencana akan mendatangi daerah tersebut.

‎"Intinya, jadi secara spesifik kita akan mendampingi Provinsi Malut untuk menyampaikan APBDnya tepat waktu dan isinya sesuai aspirasi masyarakat," imbuhnya.

Disisi lain, Abdul Gani mengakui bahwa dirinya memang takut daerahnya menjadi incaran KPK. Sebab, pria kelahiran Halmahera Selatan itu adalah salah satu pemegang kebijakan di daerah Maluku Utara.

"Saya melihatnya belum ada (indikasi korupsi), tapi ikhtiar. Karena dengan kondisi kita, apalagi saya sebagai Gubernur, tentunya ada yang saya tahu dan ada yang saya tidak tahu," kata Abdul Gani.

Meskipun demikian, Gani masih enggan membeberkan lebih terang terkait indikasi korupsi di daerahnya. Dia hanya meminta KPK untuk mendampinginya dalam proses pengesahan APBD tahun 2018, di Maluku Utara.

"Sampai hari ini belum ada indikasi itu, tapi bisa saja ada. Karena itu saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat dan meminta bantuan dalam hal ini, apalagi sekarang anggaran APBD/APBN ini eksekutif dan legislatif, tentu yang memutuskan itu bersama," pungkasnya.‎

(okezone.com)