JAKARTA - Polemik mutasi Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso atau akrab dipanggil Buwas menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), dinilai beragam oleh berbagai kalangan, tak terkecuali DPP Partai Demokrat (PD).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan, mutasi tersebut kendati dinilai biasa oleh beberapa kalangan, namun bagi Demokrat keputusan itu terasa ganjil.

"Polri adalah lembaga penting, rakyat perlu dapat penjelasan yang benar dan jujur dari Presiden dan Kapolri apa yang sebenarnya terjadi, kenapa pak Buwas tiba-tiba di mutasi," ujar Syarif saat jumpa pres di kantor DPP PD Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Syarief, sikap pemerintah yang secara tiba-tiba itu menunjukkan ketidakjujuran dan juga akuntabilitas yang diragukan oleh masyarakat.

Syarief menilai, pemerintah seharusnya mampu mengejawantahkan aturan dan sistem yang berlaku untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Menurutnya terkait mutasi Buwas seharusnya Presiden tidak campur tangan karena hal itu adalah kuasa Kapolri.

"Jadi pertanyaannya, apakah benar Presiden memanggil Buwas bahwa yang bersangkutan akan diganti tanpa melewati Kapolri yang justru memiliki kewenangan bersama petinggi lainnya, harusnya diminta pertimbangan dulu, kerena pergantian itu adalah kewenangan Kapolri," terangnya.

Syarief menambahkan, posisi Demokrat terkait persoalan itu bukanlah sebuah upaya menolak, menentang maupun menerima mutasi Buwas tersebut.

"Itu adalah domain mereka, namun DPR berhak bertanya sesuai aturan yang berlaku, dengan niat yang baik dan demi kepentingan rakyat maka menurut Demokrat amat baik jika Kapolri dan Presiden menjelaskan," tandasnya.