JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal isu migrasi sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). Fahri tak setuju jika perpindahan posisi hanya untuk kursi menteri.

"Tarik ulur itu karena nggak punya konsep. Jadi semuanya, bagi yang di luar (koalisi) maupun yang di dalam, itu nggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensial. Nggak ada yang ngerti tentang ini, makanya bingung," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2019).
Dia menyebut sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi. Fahri menjelaskan, oposisi bagi pemerintahan presidensial diperankan lembaga DPR.

"Di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi. Nah, ini poin-poin menurut saya mereka itu nggak paham," sebut dia.

Fahri pun mempertanyakan tujuan sejumlah partai pro-Prabowo yang disebut mau merapat ke Jokowi. Menurut dia, jika hanya bertujuan mendapatkan kursi menteri, hal itu tidak ada gunanya.

"Apa gunanya (pindah)? Memang bisa dapat apa? Katakanlah kayak Gerindra sekarang mau dapat menteri apa, sih? Terus itu kemudian menjadi hebat, nggak ada," ucap Fahri.
Karena itu, Fahri menyarankan para parpol tetap pada jalurnya masing-masing. Dia menegaskan upaya rekonsiliasi tidak berarti partai pro-Prabowo menjadi bagian dari pemerintah.

Fahri juga mengingatkan Jokowi agar tidak 'menarik-narik' partai pro-Prabowo agar mereka diam di parlemen.

"Sudahlah, final saja kalau dalam konstelasi ini. Di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantaplah jadi eksekutif. Nggak usah mikirin DPR dan nggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri," kata dia.
nasional