JAKARTA - Perilaku homoseksualitas narapidana (gay dan lesbian) di lapas dan rutan Jawa Barat terungkap. Komisi III DPR menyebut pengadaan sarana bilik asmara bagi narapidana yang telah berkeluarga bisa jadi solusi.

"Bahwa bilik asmara itu perlu tetap dipikirkan karena apapun kita tidak bisa menafikan hal-hal duniawi seperti itu, apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Itu namanya kebutuhan biologis kan, mungkin kalau sudah married setiap minggu harus. Itu yang kita juga harus selesaikan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan saat dihubungi, Rabu (10/7/2019).

Trimedya menyebut sarana bilik asmara bukan hanya satu-satunya solusi untuk mengatasi fenomena napi gay dan lesbian. Dia meminta persoalan yang menyangkut lapas/rutan diselesaikan secara menyeluruh.

"Untuk penyelesaian lapas ini intinya harus komprehensif. Pertama overcapacity, kedua bagaimana sering ada keributan di lapas, ketiga baru persoalan seperti ini (napi gay dan lesbian) seperti apa (penyelesaiannya)," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.

Meski demikian, Trimedya menyebut masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan andai sarana bilik asmara di lapas/rutan benar-benar dihadirkan. Dia tak ingin sarana ini malah menjadi ladang bagi oknum untuk mencari duit tambahan.

"Cuma yang nggak boleh itu bilik asmara jadi komoditi. Kelainan seksual seperti itu akan terus kalau ini nggak diselesaikan," kata Trimedya.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menyebut fenomena napi gay dan lesbian sudah sangat merisaukan. Jika memang hasrat seksual yang tak tersalurkan jadi penyebab munculnya napi homoseksualitas, dia mendukung penyediaan sarana bilik asmara.

"Jika memang meningkatnya gejala gay/lesbian karena tidak ada kamar asmara, kita akan mendorong pemerintah menyediakan kamar tersebut," tegasnya.

Sama seperti Trimedya, dia meminta penyediaan bilik asmara harus diteliti lebih mendalam. Karena itu pihaknya ingin segera memanggil Kemenkum HAM untuk bertanya lebih mendalam.

"Kita harus meneliti hal tersebut, apakah memang ada korelasi langsung antara tidak ada kamar asmara dan meningkatnya gejala penyimpangan seksual di dalam lapas. Untuk hal tersebut kita akan memanggil Kemenkum HAM. Pasti menteri sudah melihat hal tersebut lebih jauh. Kita akan cari jalan keluar setelah ada penjelasan dari Kemenkum HAM nanti," ucap politikus NasDem itu.
nasional