ForKI Riau Perkuat Peran Wartawan Dorong Transparansi

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 10 Feb 2026 10:55

(FotoParasRiau)

BANTEN-Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Senin (09/2/26).

FGD yang mengusung tema "Penguatan Kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau Dalam Mendukung Kinerja Komisi Informasi Provinsi" tersebut diselenggarakan di ruang Mediasi Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten.

Ketua Komisi Informasi Banten, DR Zulpikar S.Kom SE SH MM MIP MH yang hadir sebagai nara sumber pada FGD tersebut didampingi Wakil Ketua KI Moch. Ojat Sudrajat S dan Komisioner Bidang Kelembagaan dan Kerjasama H Kori Kurniawan SPd.

Pada FGD tersebut, ForKI Riau membahas berbagai topik terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi.

Ketua KI Banten, Zulpikar mengungkapkan, di Banten masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memahami soal keterbukaan informasi.

Penyebabnya, mereka belum terbiasa dengan proses administratif yang transparan dan akuntabel. Sehingga memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik.

"Untuk mengatasi hal ini kedepan, sambung pria asal Ogan Komering Ilir ini, Banten akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik kepada kepala desa dan perangkat desa di Banten. Ini termasuk pelatihan, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan," ucapnya.

Karena itu, kata Zupikar, diperlukan peran dan dukungan wartawan mempercepat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di badan publik.

Ditambahkan Wakil Ketua KI Banten, Moch Ojat Sudrajat S, daerah di Banten yang paling banyak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten adalah Kota Tangerang.

"Terutama terkait dana desa dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang sangat peduli dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik," jelasnya.

Dikatakannya, selama tahun 2025 KI Banten sudah menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 79 register pemohon penyelesaian sengketa informasi yang digugat ke KI. Kecenderungannya, kata dia, tahun 2026 PSI akan lebih banyak, karena sampai Februari 2026 sudah ada 26 register.

Ojat bahkan merasa senang acara ini diselenggarakan. Sebab banyak informasi yang dapat dibagi dan didapatkan.

"Kami sangat senang dengan diskusi antara KI Banten, KI Riau serta ForKI Riau karena banyak informasi yang didapat dan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja KI Banten dalam menangani sengketa informasi publik," kata Ojat yang diamini komisioner lainnnya.

Ia juga bangga ForKI Riau dapat menjadi mitra yang kuat bagi KI Riau dalam meningkatkan keterbukaan informasi di provinsi tersebut.

Sementara Pembina ForKI Riau, H Zufra Irwan SE MM menjelaskan, keberadaan ForKI bertugas sebagai perpanjangan tangan KI dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi sampai ke pelosok desa dan daerah di seluruh Riau.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kami dalam menangani sengketa informasi publik dan mempromosikan keterbukaan informasi di Riau," ujarnya.

Zufra juga menambahkan, FGD ini merupakan salah satu upaya ForKI Riau untuk meningkatkan kerjasama dengan KI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Kami berharap agar FGD ini dapat menjadi awal dari kerjasama yang lebih baik antara ForKI Riau dan KI Banten," katanya.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah wartawan dan pejabat KI Banten. Mereka membahas berbagai isu terkait keterbukaan informasi publik, termasuk strategi meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa informasi.(Pr)

Sumber: (ParasRiau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca