JAKARTA - Koordinator Presidium Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Hanifah Husein meminta DPR RI untuk melakukan pengkajian ulang terhadap draf Rancangan Undang-undang Penghapusan Kejahatan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas DPR.

Melalui keterangan tertulisnya, Hanifah menilai hampir seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam RUU PKS itu penuh dengan muatan liberalisme, sehingga memungkinkan adanya celah lagalisasi tindakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan pergaulan bebas. "Jadi, saya rasa RUU PKS itu sangat multi tafsir dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial di masyarakat," tutur Hanifah, Senin, (15/7/2019).

Hanifah Husein berpandangan secara filosofi RUU PKS selain bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut bangsa Indonsia, juga sarat dengan mutan feminisme dan liberalisme. Penilaian tersebut didasari atas hasil kajian Majelis Nasional Forhati.

"Forhati usulkan agar RUU PKS diganti menjadi RUU tentang Penghapusan Kejahatan Seksual (RUU PJS), karena kata kejahatan memiliki makna lebih luas dan komprehensif, "  katanya.

Majelis Nasional Forhati 2017-2022 meminta pemerintah dan DPR untuk membuat RUU PJS secara komprehensif, untuk perlindungan terhadap perempuan dengan menemima masukan dan usulan atau aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Forhati mengajak semua elemen masyarakat, lembaga adat, agama, organisasi massa, pelajar dan mahasiswa untuk terus mengawal dan mendukung upaya-upaya mengantisipasi penyakit sosial penyimpanan LGBT.

"Forhati  juga mengajak segenap keluarga HMI, Forhati wilayah daerah di seluruh Indonesia untuk memupuk ketahanan keluarga, sehingga tercipta keluarga yang menghasilkan generasi cerdas, tangguh dan berkarakter," kata Hanifah Husein.(bsg)
nasional