PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 11 gubernur di Indonesia, termasuk Gubernur Riau, karena belum memecat ASN-nya yang sudah divonis kasus korupsi. Pemprov Riau beralasan belum memecat secara tidak hormat dua ASN itu karena masalah data.

"Iya, benar (terima surat teguran dari Kemendagri). Ini (teguran) karena ada dua ASN Pemprov Riau yang terlibat korupsi belum dipecat," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Riau Trimo Sugiono dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (4/7/2019).
Sugiono mengakui adanya keterlambatan untuk memecat dua ASN tersebut. Alasannya, pihaknya kesulitan mendapatkan database kedua pegawai Pemprov Riau itu.

"Sehingga kita berkoordinasi dengan BKN Regional 12. Kita diberi kepastian bahwa dua orang itu pegawai Pemprov Riau pindahan dari kabupaten," ujarnya.

Kedua ASN itu, sambungnya, satu merupakan pegawai di Dinas PUPR dan satu pegawai di Biro Kesra Pemprov Riau.

"Kita confirm ke dinas bersangkutan memang ada yang bersangkutan di sana. Baru kita proses, itu kira-kira data itu baru kita dapatkan 10 hari yang lalu," kata Sugiono.

Dia memastikan kini SK kedua ASN untuk diberhentikan secara tidak hormat dalam proses. Surat pemecatan akan diteken dari Pemprov Riau dan segera diajukan ke Kemendagri.

"Mudah-mudahan, kalau beliau-beliau itu ada, semoga hari ini pun bisa ditandatangani. Dan nanti dilaporkan ke Mendagri," kata Sugiono.

Sebelum berdinas di Pemprov Riau, kata Sugiono, kedua ASN itu merupakan pegawai di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Rohul).
Ketika ditanya soal kasus korupsinya, Sugiono tidak bisa memastikan. "Kita juga nggak tahu korupsi yang mana, karena peristiwanya itu yang saya ingat itu peristiwa tahun 2012, peristiwa lama," kata Sugiono.

Lebih lanjut Sugiono menjelaskan, sebelumnya sudah ada 27 ASN di Pemprov Riau dipecat dalam kasus korupsi.

"Jumlah kita semuanya ada 29, tapi yang 27 sudah kita lakukan pemecatan. Hanya sisa dua ASN, kita sempat kesulitan dapatkan datanya," tutur Sugiono.
nasional