JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja tim gabungan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. ICW menyebut tim bentukan Polri gagal mengungkap kasus teror terhadap Novel dalam masa kerja yang ditetapkan, yakni enam bulan.

"Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri (Jenderal) Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai gagal. Sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni enam bulan pascaresmi didirikan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik KPK tersebut," kata peneliti ICW Wana Alamsyah, Senin (8/7/2019).

Tim tersebut dibentuk lewat surat perintah yang terbit pada 8 Januari 2019 dan diteken oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat perintah itu disebut berlaku selama enam bulan.
Wana menyebut pihaknya sudah meragukan kinerja tim tersebut. Salah satunya, tim gabungan yang dibentuk Polri itu dinilai rawan konflik kepentingan.

"Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Pertama, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri. Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan," ujarnya.

Padahal selama ini, ICW ditegaskan Wana mendesak agar Presiden Joko Widodo yang membentuk tim independen untuk menuntaskan kasus Novel. Alasannya, Jokowi disebut berjanji memperkuat KPK.

Selain itu, ICW juga menilai pemeriksaan oleh tim Satgas ini lambat dan hanya formalitas belaka. Dia mempertanyakan keseriusan tim gabungan ini.
"Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika tim tersebut mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, hasil plesir Tim ke Kota Malang untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik," jelasnya.

Wana lalu membandingkan kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus lain. Salah satunya kasus pembunuhan yang disebutnya bisa diungkap dalam 19 jam.

"Dalam konteks waktu penyelesaian, kepolisian dapat menangkap pelaku kasus pembunuhan di Pulomas dalam jangka waktu 19 jam pasca penyekapan korban. Sedangkan untuk kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elite atas penyerangan Novel," tuturnya.
Tim itu juga dinilai kurang transparan dalam menangani kasus Novel. Wana lagi-lagi membandingkan kerja kepolisian dalam mengungkap pembunuhan Mirna.

"Jika membandingkan dengan kasus pembunuhan Mirna (tahun 2016) yang menggunakan racun, Kepolisian menyampaikan prosesnya mulai dari tindakan autopsi hingga proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Novel," ucap Wana.

Atas dasar itu, dia mendesak Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengungkap kasus Novel. Tim Gabungan bentukan Polri juga diminta menyampaikan laporan kinerjanya ke publik.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar, pertama, Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Kedua, tim satuan tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

nasional