Menanggapi hal tersebut, pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar menilai, ada beberapa penyebab, polisi sering diadukan. Pertama, lantaran lemah dalam hal pengawasan. Sebab itu, ia meminta, untuk melakukan upaya agar polisi tidak mendapatkan rapor merah dari masyarakat.

"Saya kira polisi memang lemah dalam pengawasan, sehingga mereka seringkali melanggar HAM," ujar Bambang kepada Okezone, Sabtu (12/12/2015).

Meski demikian, Bambang menyebut, adanya sebab internal yang membuat polisi seringkali melanggar HAM. Dalam hal sarana dan prasana misalnya, polisi dianggap minim. "Sarana dan prasarana kurang, padahal tugasnya overload. Jadi mereka tidak bertugas salah, bertugas salah," imbuhnya.

Sebab itu, lanjut Bambang, tugas pemerintah, untuk memberi porsi anggaran lebih terhadap Korps Bhayangkara. Dana tersebut, dibutuhkan polisi untuk berlatih keterampilan sehingga menghindari kekeradan yang memicu pelanggaran HAM.

"Dukungan anggaran dengan beban tugas belum sesuai. Misal mereka perlu latihan-latihn keterampilan untuk menghadapi kejahatan biar tidak melanggar kekerasan. Kalau perlu seminggu sekali, kendaraan, uang makan harus diperhatikan," imbuhnya.

Tak hanya itu, Bambang juga mengimbau agar atasan juga tidak berorientasi keatas demi mengincar jabatan. Sementara anak buahnya jarang mendapat perhatian.

"Dukungan fasilitas kerja kurang, atasan kepolisian orientasi (harus) ke bawah. Lihat anak buahnya, jangan mengincar jabatan saja," tukasnya.