JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menegaskan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir didasari alasan kemanusiaan. Mekanisme pembebasan disebut JK diputuskan Menkum HAM.

"Ya pertimbangannya kemanusiaan," kata JK di Hotel Kempinski, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Soal kritik yang menyebut pemerintahan Jokowi melakukan pencitraan lewat rencana pembebasan Ba'asyir, JK memakluminya. Menurut JK, banyak urusan yang kerap dikaitkan dengan politik.
"Ya tergantung, apa sih sekarang di Indonesia yang tidak dikait-kaitkan politik? Apa saja, semua orang mengaitkan dengan politik," sambung dia.

Mekanisme pembebasan Ba'asyir menurut JK bisa lewat grasi. Namun keputusannya berada di tangah Menteri Hukum dan HAM.

"Ya saya bukan ahli hukum, tapi ada misalnya melalui grasi, ada lewat penurunan hukuman atau istilahnya remisi, tapi itu semua harus diputuskan melalui Menteri Kehakiman (Menkum HAM)," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan membebaskan Ustaz Ba'asyir setelah melalui pertimbangan panjang. Jokowi mengaku sudah mendapat masukan dari sejumlah pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga pengacaranya di pilpres, Yusril Ihza Mahendra.

"Yang pertama, memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi, Jumat (18/1).

Partai Gerinda mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Gerindra, izin dari Jokowi itu tak perlu dilebih-lebihkan.

"Tolong jangan lagi dibangun narasi-narasi pencitraan seolah Jokowi peduli Ustaz Ba'asyir," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (19/1).
PAN juga mempertanyakan momentum pembebasan Ba'asyir jelang pilpres dan bukan sejak awal Jokowi menjabat. Menurut Wasekjen PAN Saleh Daulay, permohonan soal pembebasan tersebut sudah ada di masa awal Jokowi menjadi presiden.

"Apakah hal ini benar-benar murni atas pertimbangan kemanusiaan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, atau ada alasan dan niat lain. Di tengah kontestasi pilpres yang cukup ketat seperti sekarang ini, hal itu bisa saja dipertanyakan," ujarnya.

"Semoga saja pembebasan ini murni karena alasan kemanusiaan. Tidak dimaksudkan untuk meraih simpati dan dukungan dalam pilpres nanti," imbuh Saleh.


(detik.com) nasional