"Presiden perlu segera memanggil Jaksa Agung untuk meminta keterangan yang sejujurnya dari bawahannya itu terkait indikasi keterkaitan bawahan presiden tersebut dalam kasus dugaan suap terhadap Patrice Rio Capella. Jika tidak, ada kekhawatiran presiden akan dituding ingkar pada janji kampanye yang ia tuangkan dalam visi, misi, dan program calon presiden," katanya kepada Okezone, Kamis (22/10/2015).

Said mengatakan, dalam visi misi dan program Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden berjanji akan memilih Jaksa Agung yang bersih. Artinya, sejak diangkat dan selama menjabat, Jaksa Agung pilihan presiden harus benar-benar terbebas dari isu yang mengarah kepada perbuatan korupsi.

"Nah, sekarang ini kan sudah ada indikasi Jaksa Agung terkait dalam kasus dugaan korupsi Patrice Rio Capella berdasarkan pengakuan Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut nonaktif) yang menyatakan ia pernah meminta bantuan Rio untuk berkomunikasi dengan Jaksa Agung dalam rangka penyelesaian kasus dugaan korupsi dana Bansos yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bahkan dikatakan Gatot bahwa Rio menyanggupi permintaannya itu," tegasnya.

Berdasarkan hal itu, Said melihat indikasi keterkaitan HM Prasetyo sehingga perlu menjadi perhatian Presiden Jokowi sebagai bentuk tanggung jawab moral politik selaku atasan Jaksa Agung, sekaligus juga untuk membuktikan komitmennya kepada rakyat dengan menempatkan orang yang bersih dalam jabatan Jaksa Agung.

"Kalau presiden diam saja, saya khawatir presiden akan dianggap tidak peka terhadap isu korupsi di lingkaran presiden sendiri. Bahkan, presiden bisa dianggap abai terhadap janjinya," ujarnya.

Said menambahkan, kalau dari keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Jaksa Agung meyakinkan presiden bahwa bawahannya itu memang bersih, maka sebagai atasan presiden tentu harus berani menjamin hal itu kepada publik. Sebaliknya, jika presiden mencium ada keterkaitan Jaksa Agung dalam masalah tersebut, maka sebaiknya Jaksa Agung dicopot.

"Terus terang saya khawatir kalau presiden berdiam diri dan di kemudian hari KPK menetapkan bawahan presiden itu sebagai tersangka, misalnya, maka itu tentu akan mencoreng wajah presiden sendiri," pungkasnya.