JAKARTA - Reformasi birokrasi menjadi salah satu Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi). Dia ingin struktur lembaga di Indonesia semakin simpel. Maka postur kabinet yang akan dibentuk Jokowi nanti bakal menjadi batu uji pertama komitmen reformasi birokrasi Jokowi.

"Test case pertama, dia harus membentuk kabinet yang tidak gemuk," kata Peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, kepada wartawan, Senin (15/7/2019).
Arya menilai kabinet hingga struktur birokrasi yang lincah penting untuk diwujudkan Jokowi. Itu bakal menjadi bentuk riil pidato Visi Indonesia Jokowi untuk 2019-2024.

"Kalau kabinet terlalu gemuk, tentu tidak mudah mengkonsolidasikannya dan tidak lincah, setiap pihak punya platform yang berbeda-beda, apalagi masuk partai baru anggota koalisi, maka mereka harus berkompromi lagi," kata Arya.
Berbicara soal reformasi birokrasi, seperti diketahui, memang sudah ada kementerian yang mengurusi ini secara khusus.

"Di pemerintahan Jokowi saat ini, salah satu pos yang sering direshuffle adalah pos Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), mulai dari Yuddy Chrisnandi, Asman Abnur, dan terakhir Syafruddin. Menurut saya, penting untuk memperkuat pos ini," kata Arya.

Selain itu, penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga perlu diseriusi. KASN dipandang Arya sebagai lembaga independen yang bisa mengawasi ASN, lembaga itu perlu dipertahankan.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate berbicara selaku pimpinan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menanggapi kritik dari Arya Fernandes. Pertama, dia mengemukakan ukuran 'ramping' atau 'gemuk' tak bisa ditentukan secara sederhana.

Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Di pemerintahan Presidne Donald Trump, kabinetnya sedikit tapi jumlah Deputy Secretary banyak. Itu bisa dilakukan karena AS punya banyak negara bagian yang masing-masing sudah bisa menjalankan pemerintahannya secara efektif. Di Indonesia, otonomi daerah belum sempurna berjalan dan relatif tersentralisasi di pusat. Maka 'ramping' atau 'gemuk' kabinet di Indonesia harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan yang masih sentralistik ini.
Menurutnya, efisiensi dalam reformasi birokrasi memang perlu diwujudkan, namun tidak khusus untuk pemerintah pusat.

"Sama, kita harapkan kabinet ramping dan efisien. Kita serahkan itu ke Pak Jokowi. Namun perampingan efisiensi tidak saja dilakukan pada level pemerintah pusat tapi juga pada tataran pemerintah daerah, supaya span of control (rentang kendali) tidak terlalu lebar," kata Johnny, dihubungi terpisah.

Bila rentang kendali terlalu lebar, maka tidak efisien dan biaya yang dibutuhkan menjadi besar. Menurut Johnny, bila birokrasi gemuk maka itu menghabiskan anggaran negara untuk menggaji birokrat, dan ASN (PNS). Ini juga berkaitan dengan visi Jokowi tentang jaminan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

nasional