JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Front Pembela Islam (FPI) bisa saja dilarang jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa. FPI mengatakan sudah menduga Jokowi akan menyampaikan pernyataan seperti itu.

"Sudah kuduga," kata pengurus DPP FPI, Slamet Ma'arif, kepada wartawan, Sabtu (27/7/2019).
Slamet lantas bicara mengenai islamofobia. Menurut Slamet, FPI selama ini sudah tunduk pada aturan yang berlaku dan kerap membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

"Ketakutan yang berlebihan dan menunjukkan islamofobia itu, kita dari awal berdiri selalu mengikuti dan patuh pada aturan hukum di Indonesia, bahkan SKT pun kita dapatkan, artinya pemerintah di sebelumnya nggak ada masalah, bahkan bergandeng tangan dalam bencana kemanusiaan. Rezim sekarang sedang menunjukkan siapa dirinya dan siapa kelompoknya. Biarkan rakyat dan umat yang menilai," ujar dia.
Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini juga menilai izin perpanjangan ormas FPI seharusnya disetujui Kemendagri. Slamet menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat politik pemerintah.

"Harusnya yang aneh paham ideologi komunis yang bertentangan dengan bangsa dilonggarkan kok ideologi Islam yang sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia ditakuti?" ujar dia.

"Hukum jangan dimainkan dengan dendam politik," sambung dia.

Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP) menyebut 'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

nasional