JAKARTA - Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang, Muhammad Daud, menyatakan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu memerlukan Keppres dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga sebagai kepala negara, Presiden Jokowi bisa mengintervensi terselengaranya peradilan HAM.

"Bisa, kan ada UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujar Daud di kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2015).

Daud menambahkan, terbentuknya undang-undang tersebut di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan angin segar untuk meruntuhkan mitos bahwa pelaku pelanggaran dari oknum militer tidak bisa disidang di pengadilan umum. Namun, selama ini, lantaran ketiadaan Keppres, Pengadilan HAM terkesan menguap.

"Secara teknis, untuk terbentuknya Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang menyelidik, lalu kejaksaan melakukan penuntutan, disampaikan ke DPR, baru dewan memberikan rekomendasi, itu kalau sudah ada Keppres-nya," imbuhnya.

Meski demikian, di pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY), tidak pernah muncul Keppres sebagai dasar hukum Pengadilan HAM. Sebab itu, di tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, ia mendesak mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan Keppres.

"Dua periode, SBY tidak pernah keluarkan, hanya era Gus Dur Keppres itu ada, itu untuk kasus Tanjung Priok dan Abepura. Nah, ini pertaruhan, kalau tahun pertama Jokowi tidak keluarkan, saya pesimis bakal ada," pungkasnya.