Saat dikonfirmasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah jika KIH telah berganti nama. Menurutnya koalisi yang dibentuk pada saat pemilihan presiden (pilpres) masih ada.

"Bukan (ganti) nama, tapi posisinya menjadi partai pendukung pemerintah," ujar JK di Hotel Shangri- La, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuzy atau Romy mengaku dari pertemuan dengan dua kepala negara tersebut setidaknya menghasilkan tiga pembicaraan. Salah satunya, adalah partai yang tergabung dalam barisan KIH telah berganti nama menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah.

Berikut ini tiga pembicaraan yang dilakukan para elit KIH:

Pertama, konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH yang dalam rapat tadi disepakati diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah.

Kedua, hal-hal yang terkait dukungan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi. Untuk itu partai-partai pendukung pemerintah terus mengupayakan dukungan politik atas hal tersebut.

Ketiga, hal-hal terkait kinerja parlemen antara lain membahas beberapa panitia khusus (Pansus), baik Pansus perundang-undangan maupun pengawasan.