JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membeberkan berbagai jenis modus korupsi yang melibatkan para kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2018. Jenis modus korupsi tersebut berkaitan dengan perizinan ataupun penerimaan fee proyek.

Febri tidak menampik bahwa dari para kepala daerah yang ditangkap tangan, terdapat para kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada serentak 2018. Tak ayal, uang dugaan suap tersebut digunakan untuk biaya kampanye maju di Pilkada 2018.

"Ada berbagai modus saat ini, pertama, untuk pembiayaan pilkada secara langung kita temukan kalau ada uang yang digunakan untuk iklan berasal dari fee proyek," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (1/3/2018).

‎Modus suap yang dilakukan para kepala daerah ini berkaitan dengan proses pemulusan perizinan, suap pemulusan pinjaman daerah, serta penerimaan fee proyek-proyek di wilayahnya.

"Modus suapnya semakin beragam calon kepala daerah," terangnya.

Sejauh ini, sudah ada enam pejabat daerah yang dicokok KPK dalam kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT) pada awal tahun 2018. Pejabat daerah pertama yang tertangkap tangan di awal tahun ini adalah, Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Bupati Hulu Sungai Tengah dicokok KPK setelah diduga menerima‎ uang suap sebesar Rp1 miliar. Uang terebut berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan.

‎Kedua, Bupati Jombang asal Partai Golkar, Nyono Suharli Wihandoko. Dia ditangkap setelah terlibat kasus dugaan suap perizinan dan pengurusan jabatan di wilayah pemerintahannya.

Kemudian, selang beberapa minggu kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae. ‎Nyono dan Marianus diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Keempat, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih ditangkap tangan oleh KPK di rumah dinasnya pada malam tadi. Politikus Golkar tersebut diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di wilayahnya.

‎Padahal, Imas sudah terdaftar di KPUD sebagai calon Bupati petahana yang akan maju di Pilbup Subang didampingi oleh Sutarno sebagai wakilnya. Pasangan tersebut sudah mendapatkan nomor urut dua dan diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Lalu, Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang ditangkap tangan karena diduga terlibat kasus dugaan suap pemulusan persetujuan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Mustafa diduga menyuap pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk mendapatkan persetujuan agar mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp‎300 miliar. Uang itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur di Lampung Tengah.

Terakhir, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun, yang merupakan bapak dari Adriatma Dwi Putra. Keduanya ditangkap tangan karena diduga terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kendari.

Febri mengatakan, sebenarnya pihaknya tidak perlu melakukan operasi tangkap tangan terhadap para kepala daerah itu. Namun memang, mereka diduga terbukti ‎melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau orang-orang yang diingatkan atau dihimbau kemudian paham bahwa ‎menerima suap itu bagian dari korupsi, nah itu kalau tidak paham dan masih melakukan maka kita tindak," imbaunya.

(okezone.com)