JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ‎(KPK), Febri Diansyah, mengakui pihaknya memang sedang mendalami dan mencermati kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin di sidang perkara korupsi e-KTP, untuk terdakwa Setya Novanto.

Kesaksian Nazar yang tengah didalami KPK tersebut yakni terkait adanya dugaan aliran dana korupsi proyek pengadan e-KTP ke seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014.

‎"Ya, keterangan-keterangan saksi termasuk Nazaruddin itu tentu kita cermati ya," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2018).

Namun, kata Febri, tim penyidik memerlukan waktu untuk membuktikan kebenaran kesaksian Nazar di persidangan.‎ Sebab, kesaksian atau nyanyian Nazar dapat menyeret orang atau pihak ke dalam jeruji besi.

"Kita harus uji terlebih dahulu karena Nazar kan memang berkontribusi. Sejak penyidikan dia juga sudah menjelaskan banyak hal. Tapi, apa yang ia jelaskan tentu harus diuji terlebih dahulu," pungkas Febri.

‎Sebelumnya, terpidana kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna di Palembang, M Nazaruddin membeberkan bahwa seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014 kebagian jatah atau fee dari proyek e-KTP. ‎Besaran untuk masing-masing ketua fraksi berbeda-beda.

Awalnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nazaruddin mengakui adanya pemberian uang dari proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR RI termasuk pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Ketua Fraksi, dan Komisi II.

Menurut Nazar, berdasarkan permintaan dari anggota Komisi II (almarhum) Mustokoweni, uang terebut harus merata tersalurkan ke semua fraksi di DPR.

"Ya waktu itu Bu Mustokoweni mintanya seperti itu," kata Nazaruddin saat beraksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2018.

Lantas, Hakim mempertanyakan jatah uang untuk Ketua Fraksi dari proyek senilai Rp5,8 triliun ini. Nazar mengaku tidak terlalu ingat besaran untuk para Ketua Fraksi. Namun, dia memastikan bahwa seluruh ketua fraksi sudah menerima dan ada di dalam catatan.

"Waktu itu sebenarnya usulan ini di catatan itu semua sudah disampaikan," ungkapnya.

Hakim kemudian memastikan kembali apakah uang tersebut suah diterima oleh seluruh Ketua Fraksi. Nazar mengaku, bahwa berdasarkan laporan dari Mustokoweni, semua ketua fraksi sudah menerima jatah dari proyek e-KTP.

"Menurut laporan dari bu Mustokoweni sama si Andi Narogong semua (fraksi) sudah dikasih, termasuk fraksi Demokrat," tukasnya.

Sebagaimana dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ada tiga fraksi besar yang disebut menerima uang panas e-KTP. Tiga fraksi besar tersebut yakni, Partai Golkar sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat sebesar Rp150 miliar, dan untuk PDIP, sejumlah Rp80 miliar.

Sementara itu, saat proses pembahasan proyek ini bergulir, Ketua Fraksi PDIP dijabat oleh Puan Maharani, Partai Golkar dijabat Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum, namun di pertengahan jalan digantikam oleh Jafar Hafsah.

Dalam perjalanan kasus ini, KPK belum pernah memeriksa Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Sedangkan, Setya Novanto dan Jafar Hafsah sudah pernah masuk ruang penyidikan. Bahkan, Setya Novanto sudah jadi pesakitan dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

(okezone.com)

nasional