JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan pada KPU tentang rencana pembahasan aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mengikuti Pilkada 2020. Bagi KPK, para koruptor tidak perlu diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah.

"Kami di KPK mendukung agar napi korupsi tidak diberi kesempatan lagi untuk ikut Pilkada," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).

"Jabatan publik lainnya (juga tidak diberi kesempatan bagi mantan koruptor)," imbuh Syarif.

"Sebagai gagasan, apa yang kita usung dalam Pemilu kemarin tentu harus dilanjutkan dalam Pilkada," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dihubungi detikcom, Senin (29/7).

Usulan eks koruptor tidak mencalonkan di Pilkada 2020 ini awalnya disampaikan KPK. Parpol diminta tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020. Permintaan itu didasari pada kasus Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.
nasional