JAKARTA - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menggunakan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk 'menyerang' Prabowo Subianto pada debat capres. Tapi Jokowi disebut tim Prabowo salah karena urusan tanda tangan persetujuan caleg DPRD, bukan di tangan ketum parpol.

"Salahnya Jokowi, nah itu Prabowo harusnya bisa jawab dong. Kalau dikritik begitu, 'wewenang saya di DPR RI, bukan DPRD'. Data yang dipublish (ICW) itu DPRD memang. Itu (Prabowo) karena nggak siap aja," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Auditorium CSIS, Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

ICW menurut Adnan memang mempublikasikan daftar caleg mantan napi koruptor di media sosialnya, yang jumlahnya meningkat dari 40 menjadi 46. Tujuannya agar publik mengetahui komitmen partai untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor ternyata masih kurang.
"Kebetulan Gerindra dan Partai Golkar punya angka terbesar di antara partai lain. Kami nggak tahu data itu jadi pertanyaan. Perkara dari (tim) Prabowo bilang 'kami belum dapat', ya tinggal buka medsos sebenernya. Dan itu ada di situ, sehingga prinsipnya sih begitu data ICW dipublish, itu milik siapapun. Tapi kami pastikan, kami tidak berikan itu ke mereka (kubu Jokowi)," tegas Adnan.

Pada debat capres pertama, Jokowi sempat menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor.

"Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, bahkan Pak Prabowo katakan sudah stadium 4 meskipun saya ndak setuju, saya ndak setuju," ujar Jokowi di debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1).
"Tapi, menurut ICW, partai yang Bapak pimpin paling banyak calonkan mantan napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan Ketum, berarti Pak Prabowo tanda tangan," lanjut Jokowi.

Prabowo menepis Jokowi. Ia lalu menyebut enam eks napi koruptor yang menjadi caleg Gerindra bisa maju Pileg setelah melalui proses sesuai dengan aturan. Eks Danjen Kopassus itu juga mengatakan korupsi caleg-caleg Gerindra tersebut tak seberapa.

"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia...," kata Prabowo.

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, tim Prabowo menyebut Jokowi telah mengemukakan data yang salah.
"Ada kekeliruan mendasar di situ. Memang Pak Jokowi pengen mempermalukan saja, dan datanya salah karena Pak Prabowo tidak pernah tanda tangani, itu DPRD semua," kata anggota BPN yang juga caleg Gerindra, Miftah Sabri, di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Miftah menjelaskan, yang ditandatangani oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra adalah caleg DPR RI. Sedangkan enam eks napi koruptor Gerindra yang dipersoalkan Jokowi maju pileg untuk tingkat DPRD yang berkasnya ditandatangani oleh pengurus partai di tiap daerah.

(detik.com) nasional