Berkas perkara atas nama Tersangka FS, Tersangka PC, Tersangka REPL, Tersangka RRW, dan Tersangka KM dinyatakanLENGKAPsecaraformil dan materiil (P-21) setelahdilakukanpenelitian oleh JaksaPeneliti (P.16) pada DirektoratTindakPidanaTerhadap Orang dan Harta BendaJaksa Agung Muda BidangTindakPidanaUmum (JAM PIDUM).

Adapun para Tersangka disangka melanggar primairPasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan subsidair Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Tanpa Rencana. Lalu terhadap Tersangka PC, pemberlakuan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telahdilakukan kerjasama dengan Bidang Intelijen untuk melakukan pencegahan serta pencekalan agar Tersangka tidak melakukan perjalanan keluar negeri guna kepentingan persidangan di pengadilan.

Selanjutnya, berkas perkara dalam tindak pidana obstruction of justice denganTersangka FS,Tersangka BW, Tersangka ARA, Tersangka CP, Tersangka HK, Tersangka AN, dan Tersangka IW, juga dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (P.16) dengan disangka Pasal 32 dan Pasal 33 jo. Pasal 48 jo. 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsidair Pasal 221 Ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1dan lebihsubsidair Pasal 233 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Dalam perkara khususTersangka FS yang melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berbeda, oleh Jaksa Penuntut Umum akan dilakukan penggabungan dakwaan sebagaimana asasconcursus realis guna keefektifan dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHAP. Dalam penggabungan 2 (dua) tindak pidana ini, Tersangka FS disangka melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP dan Kedua PrimairPasal 32 dan Pasal 33 jo. 

Pasal 48 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsidair Pasal 221 Ayat (1) ke -1 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1dan lebihsubsidair Pasal 233 KUHP jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Setelahberkasdinyatakanlengkap,Jaksa Peneliti meminta kepada Penyidik untuk melaksanakan serahterima tanggungjawab tersangka dan barangbukti (Tahap II) dalam masing-masing perkarauntuksegeradisidangkan.

Dalam penanganan perkara ini, tidak terja di bolak-balik berkas perkara karena hubungan koordinasi dan konsultasi antara Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (BareskrimPolri)dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berjalan baik. (K.3.3.1)