JAKARTA-Jaksa Agung HM Prasetyo hingga kini bersikukuh bahwa penggeledahan kantor PT VSI terkait dugaan korupsi dalam penjualan cessie atau jaminan hak tagih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ke sejumlah perusahaan saat krisis moneter 1998 silam sudah sesuai prosedur.

Pemerhati Kejaksaan, Halius Hosen justru berpandangan lain. Menurutnya, aduan pihak PT VSI kepada DPR harusnya menjadi peringatan (warning) bagi Jaksa Agung untuk menata kembali para jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

"Sekarang era rasa keadilan dan tanggung jawab kita sebagai penegak hukum tidak seperti masa lalu," kata Halius, Selasa (25/8/2015).

Mantan Ketua Komisi Kejaksaan RI ini menegaskan, jika benar salah geledah itu terjadi, maka tindakan Satgassus Kejagung merupakan kecerobohan yang seharusnya tidak terjadi.

"Karena setiap tindakan penegakan hukum itu ada Standard Operating Procedure (SOP). Tentu sampai terjadinya hal ini jaksa tidak melakukan SOP yang dibuatnya sendiri, itu risiko besar dan fatal. Saya ingatkan ke depan agar benar-benar cermat hati-hati dalam bekerja," sarannya.

Halius pun tidak menyalahkan PT VSI yang kini menuntut agar nama baiknya bisa dibersihkan. Menurutnya, hal itu adalah risiko yang harus ditanggung Jaksa Agung.

"Saya juga minta Kejagung enggak menutup-nutupi kalau lalai, salah akui gentlemen ke publik. Jangan ditutupi," tegasnya.

Seperti diketahui, saat ini Kejagung tengah fokus menelusuri kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih BPPN. Kejagung mengklaim jika dalam penelusuran kasus tersebut, pihaknya yakin sudah benar dalam melakukan penyidikan dan tidak menyimpang dari prosedur penegakan hukum.