"Bukanlah hal aneh di DPR, kekuatan lobi akan mendominasi kekuatan lobi dibanding kompetensi yang dimiliki para calon pimpinan BPK, " ujar Uchok dalam diskusi publik bertema 'BPK dalam Pusaran Kepentingan Politik dan Profesionalisme' di media center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019) kemarin.

Pernyataan Uchok tersebut menyusul adanya ketidaktransparanan oleh tim seleksi (Timsel) dalam seleksi calon pimpinan (capim) anggota lembaga auditor negara tersebut. Salah satu indikasinya yakni keanehan atas lolosnya 10 dari 32 calon capim BPK, merupakan politisi calon legislatif (caleg) yang gagal lolos ke DPR di Pemilu 2019.

"Dikhawatirkan para caleg gagal ini akan menggunakan kekuatan partainya dan relasi politiknya untuk meraih jabatan di BPK, " ujarnya.

Uchok meyakini tiga dari 10 politisi yang mengikuti seleksi akan diloloskan dalam fit and proper test di Komisi XI DPR. Karena alat uji dari Timsel kelihatannya, bukan untuk menguji kemampuan atau mencari anggota BPK sesuai dengan kemampuan.

"Apabila dugaan itu benar terjadi, mau dibawa kemana BPK nantinya kalau kekuatan lobi politik lebih menonjol ketimbang profesionalisme, " katanya.

Namun kekhawatiran Uchok ditepis anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate. Menurutnya, seleksi yang akan dilakukan Komisi DPR yang membidangi Keuangan negara itu atas atas dasar dokumennya bukan atas dasar kepentingan politis.