JAKARTA - Komisi VII DPR RI menyoroti pemadaman listrik yang terjadi secara massal di sebagian Jawa. Komisi VII menyatakan kejadian ini menunjukkan buruknya manajemen PLN.

"Ini menunjukan bahwa PLN manajemennya buruk, dan untuk itu saya kira perlu ada harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat dihubungi detikcom, Minggu (4/8/2019).
Menurut Karding, perlu adanya kepastian bahwa negara besar seperti Indonesia tidak akan mengalami mati lampu. Terlebih pada daerah-daerah yang menjadi sektor penting hingga pelayanan publik.

"Saya kira kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini, sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL , ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama," kata Karding.

Karding menyebut, ke depannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem cluster terhadap pembangkit listrik.

"Ini pengalaman bagi kita. Ke depan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus dicluster jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus dicluster biasanya perprovinsi Jawa, DKI, Banten itu harus dicluster," ujar Karding.
Dia mengatakan, ini dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan negara.

nasional