JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril dalam kasus perekaman ilegal. Komnas Perempuan menilai Hakim MA dalam hal ini belum bisa memahami situasi perempuan sebagai korban. Bahkan, Komnas Perempuan siap mendukung Baiq Nuril untuk ajukan amnesti.

"Menyesalkan Hakim belum memahami situasi perempuan (sebagai) korban dalam penanganan kasus semacam BN (Baiq Nuril)," kata Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati saat dihubungi detikcom, Jumat (5/7/2019).

"Ketika laporan BN dinyatakan tak cukup bukti, dengan alasan cabul sebagai perbuatan yang dilakukan harus dengan kontak fisik maka menjadi penguat bagi pensegeraan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pelecehan seksual menjadi penting sebagai istilah yang harus ada sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS," sambung wanita yang pernah menjadi Saksi Ahli Pidana dan Diskrimasi Gender dalam kasus Baiq Nuril ini.

Selain itu, dia juga melihat peluang Baiq Nuril untuk mengajukan amnesti. Bahkan, Komnas Perempuan akan memberikan dukungan Baiq Nuril bila mengajukan amnesti.

"Amnesti dapat saja dilakukan, mengingat sistem hukum belum melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan akan memberikan dukungan bila BN hendak ajukan amnesti kepada Presiden," imbuhnya.

MA sebelumnya menolak PK Baiq Nuril di kasus perekaman ilegal sehingga tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Atas hal itu, Baiq Nuril kini hanya berharap kepada kemurahan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Satu-satunya yang bisa menyelamatkan ya Presiden," kata pengacara Baiq, Joko Jumadi, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/7).

Kasus bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M cerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Awalnya, Baiq Nuril divonis bebas oleh PN Mataram. Kemudian, dalam putusannya, MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Baiq Nuril dinilai bersalah karena menyadap/merekam tanpa izin telepon atasannya, meski percakapan itu berkonten pornografi.
nasional