Kontribusi PHR Bagi Negeri, Berdayakan Masyarakat & Taat Pajak untuk Pembangunan Daerah

Nasional

Kontribusi PHR Bagi Negeri, Berdayakan Masyarakat & Taat Pajak untuk Pembangunan Daerah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 05 Des 2024 18:31

Foto : Humas PHR

MEDAN-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membuktikan bahwa bisnis migas tak hanya sekedar soal produksi. Dengan program pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan komitmen kuat pada pembangunan daerah, PHR telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah operasinya.

Melalui inisiatif seperti program Energizing Community and Environment, Sponsorship & Donation, pemberdayaan vendor lokal (Local Business Development/LBD), peningkatan kapasitas pemuda dan masyarakat, hingga kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PHR tidak hanya memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan dan Tanggung Jawab Sosial SKK Migas dan KKKS wilayah Sumbagut 2024, PHR kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan daerah. PHR gencar menjalankan program Energizing Community and Environment. Melalui program ini, PHR dengan menggandeng mitra kerjanya menyelenggarakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, yakni pasar murah yang menyediakan sembako dengan harga terjangkau. Dukungan PHR terhadap kegiatan masyarakat di tingkat desa juga sangat terasa, baik dalam bentuk sponsorship maupun donasi.

“Masyakat di sekitar wilayah operasi adalah mitra strategis, kita telah melaksanakan kegiatan sosial dengan masif, lalu ada program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang menyasar 4 pilar secara spesifik,” kata Manager External Communications & Stakeholder Relation (ECSR) North PHR, Rudi Arief.

Dalam rapat kerja tersebut, Rudi juga memaparkan bahwa, kelancaran operasi migas salah satunya juga berkat dukungan kegiatan sosial di tingkat masyarakat. "PHR tidak hanya fokus pada produksi migas, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Kami percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat sekitar operasi,” tambah Rudi.

Selain itu, sebagai perusahaan hulu migas, PHR juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin merupakan salah satu bentuk nyata komitmen PHR dalam mendukung pembangunan daerah.

Manager Tax PHR, Zulkifli menyampaikan, pembayaran PBB merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di wilayah ini. “Kami menyadari bahwa kontribusi tidak hanya dalam bentuk produksi migas, tetapi juga dalam bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah,” katanya.

Besarnya kontribusi PHR terhadap pajak PBB ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Kami berharap kontribusi PHR dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," tambah Rudi Arief.

Tema rapat kerja "Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)" menegaskan pentingnya peran industri hulu migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui berbagai program sosial dan kemitraan dengan masyarakat, PHR telah berhasil membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperlancar operasi perusahaan.

PHR WK Rokan telah membuktikan bahwa perusahaan energi dapat menjadi pendukung pembangunan masyarakat dan daerah. Dengan program-program inovatif dan komitmen yang kuat terhadap masyarakat, PHR tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi, tapi juga menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.*

Keterangan foto: Manager ECSR North PHR, Rudi Arief saat memaparkan succes story PHR dalam agenda Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan dan Tanggung Jawab Sosial SKK Migas dan KKKS wilayah Sumbagut 2024.

**

# # # # # #

TENTANG PHR WK ROKAN

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan (***)

nasional

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 18:01

Penguatan Transmisi Jadi Sorotan dalam Perbaikan Sistem Kelistrikan Sumatera

JAKARTA - Blackout di Sumatera harus menjadi pengingat pentingnya penguatan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan listrik di wilayah tersebut. Jaringan interkoneksi Sumatera yang membentang lintas

Kamis, 28 Mei 2026 17:57

Dukung Ketahanan Pangan, BRI Salurkan KUR Rp65,9 Triliun Jangkau 558 Ribu Petani dan 23 Ribu Nelayan

JAKARTA - Penguatan fondasi ekonomi kerakyatan menjadi fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Upaya ini d

Kamis, 28 Mei 2026 17:55

Menteri PU Targetkan 93 Sekolah Rakyat Tahap II Rampung Juni 2026

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat tahap II agar seluruh proyek rampung pada 20 Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 di Juli.Hingga 25 Mei 202

Kamis, 28 Mei 2026 17:50

Kemendag Take Down 2.639 Iklan Elektronik Bermasalah hingga Maret 2026

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta penurunan (take down) 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli siber pada 21 platform

Kamis, 28 Mei 2026 17:43

Kemenag Dukung Aparat Usut Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja Bantul

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyesalkan peristiwa pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemenag juga menegaskan dukungannya terhadap langkah a

komentar Pembaca