JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diharapkan secara utuh dan dengan jeli mendengarkan rekaman pembicaraan transkrip rekaman PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu. Bila transkrip rekaman itu tidak lengkap alat buktinya maka MKD perlu melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke polisi.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, pihak MKD harus menggandeng ahli dalam mendengarkan rekaman pembicaraan tersebut. Karena bisa saja rekaman yang sampai ke MKD itu sudah berupa editan, seperti ada bagian percakapan yang sengaja telah dihilangkan.

"Kalau rekaman yang diajukan hanya didengarkan sepenggal-penggal tidak bisa dijadikan petunjuk. Jadi dari A sampai Z harus didengarkan dan diuji labotarorium apakan itu sudah diedit. Kalau terputus-putus itu tidak bisa dijadikan alat bukti," ujar Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Karenanya, politisi Partai Golkar tersebut mengaku, jika dalam rekaman itu terbukti ada bagian-bagian yang sudah diedit, maka dirinya mendesak agar MKD melaporkan Sudirman Said ke pihak kepolisian karena telah memberikan barang bukti rekaman yang tidak lengkap.

"Ya, tentu secara terlampir MKD harus mengadukan Pak Sudirman Said kepada aparat penegak hukum," katanya.

Di lain hal, Aziz juga mengaku sampai saat ini partai yang diketuai Aburizal Bakrie tetap mendukung Ketua DPR, bahkan dia mengaku Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum.

"Semua warga negara harus dilindung hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang (UU)," pungkasnya.