JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan seluruh persidangan sengketa hasil Pileg 2019 tuntas dalam 30 hari. Menurut MK, seluruh sengketa paling lambat selesai disidangkan pada 9 Agustus 2019.

"Insyaallah kalau 30 hari akan selesai, jatuh pada 9 Agustus paling lambat selesai," ujar Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
Waktu 30 hari itu jelas Guntur, sudah tertulis dalam peraturan MK No 2 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan MK No 5 tahun 2018 tentang tahapan. Untuk itu, dia yakin MK akan menyelesaikan sengketa sesuai waktunya.

"Yang jelas tanggal 9 Juli 2019, berdasarkan timeline yang dituangkan dalam perarturan konstitusi MK insyaallah akan selesai, doakan saja selesai dengan timeline-nya yang sudah disiapkan," ucapnya.
Dia menyebut MK telah menetapkan tiga panel untuk menangani seluruh persidangan. Tiap panel diisi oleh tiga orang hakim kostitusi perwakilan MA, DPR, dan Presiden.

Tiap panel, kata Guntur, juga tidak boleh menangani gugatan dari daerah yang sama dengan asal daerah para hakim. Hal itu ditujukan untuk mencegah adanya kepentingan sosial.

"Tidak seimbang jumlah (sengketa)-nya antarpanel, dalam artian diusahakan seimbang mungkin, kecuali memang sudah tidak bisa dibagi lagi tentu ada yang lebih satu atau kurang satu. Kemudian itu tadi tidak boleh ada hakim yang satu dari daerah tertentu dia mengadili dari daerahnya. Misalnya anggap lah pak ketua dari daerah NTB, tentu dia tidak akan mengadili perkara yang dari NTB," jelasnya.
Sebelumnya, diketahui MK menerima 340 permohonan gugatan Pileg 2019. Dari jumlah itu, hanya 260 perkara yang diregistrasi MK dan akan disidangkan. Sidang awal penanganan PHPU pileg dimulai pada 9 Juli 2019.

Sumber: detik.com
nasional