JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin mengatakan, tantangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju karena masih adanya pemahaman masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang keliru sehingga memunculkan gerakan-gerakan radikal.

"Gerakan radikalisme ini muncul karena adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki pemahaman agama yang sempit serta pengalamannya lemah," kata Mahyudin ketika membuka acara 'Sosialisasi Empat Pilar' MPR RI yang diikuti Pimpinan Pusat Kolektif dan anggota Kosgoro 1957 di Gedung Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rambe Kamarulzaman, anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Syamsul Bachri dan Azhar Romli, serta ratusan anggota Kosgoro 1957 serta Himpunan Mahasiswa Kosgoro.

Menurut Mahyudin, kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan MPR RI merupakan amanah dari konstitusi serta UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR RI, serta dengan memertimbangkan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

Mahyudin melihat, masyarakat Indonesia yang pemahaman agamanya sempit, mudah terpengaruh untuk melakukan gerakan radikal, seperti aksi terorisme dan pelaku peledakan bom bunuh diri.

Politisi Partai Golkar ini juga melihat, ada kelompok tertentu yang sengaja mempermainkan agama untuk melakukan "cuci otak" terhadap orang lain yang memiliki pehamaman sempit soal agama, untuk melakukan tindakan merusak yang diinginkannya.

"Kelompok tertentu dapat mempermainkan agama dengan nilai-nilai yang dipersepsikan sendiri untuk mengikuti keinginnnya," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mahyudin juga mengingatkan, agar seluruh putra bangsa Indonesia harus menyadari, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan puncak perjuangan para pendiri bangsa adalah harga mati.

NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kata dia, memiliki keragaman yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika, termasuk keragaman dalam kehidupan beragama.

"Ada lima agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang masing-masing memiliki tara cara beribadah sendiri. Di antara umat beragama saling menghargai satu sama lain," katanya.

Mahyudin menegaskan, adanya perbedaan mendasar tersebut, sehingga tidak boleh mencampur-adukkan agama dan politik, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pedomannya adalah Pancasila sebagai pemersatu," katanya.

Ia pun mengingatkan, pada proses pelaksanaan pilkada serentak ini, terutama di DKI Jakarta, sudah terjadi kegaduham di tengah masyarakat. Menurut dia, kegaduhan ini muncul karena agama dibawa ke ranah politik dan dipolitisasi. (Okezone.com)