"Saya setuju pemberatan atau penambahan hukuman terhadap anak. Sekarang sudah darurat perlu ada keseriusan untuk melindungi anak Indonesia," terang Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Rencana penambahan hukuman tersebut, kata Hidayat, juga sudah dibahas di Komisi VIII DPR RI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Semua lembaga tersebut, lanjutnya, juga menyepakati penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan kepada anak.

"Jumlah kasus banyak dan tidak ada efek jera. Di UU Perlindungan Anak ada hukuman mati, yakni jika melibatkan anak dengan kejahatan narkoba. Lalu kenapa kejahatan anak sampai mencabuli hingga membunuh tidak dihukum saja mati. Selama pasal ini belum dicabut, masih terbuka," lanjutnya.

Hidayat menambahkan, teknis penambahan hukuman tersebut dapat diwujudkan dalam dua bentuk, bisa berupa perppu langsung dari presiden. "Atau, segera perintah ke Mensos dan Men-PPA lakukan revisi UU perlindungan anak untuk memasukkan pengebirian atau hukuman mati," tuturnya.

Seperti diberitakan, KPAI mengungkapkan dalam rapat di Istana Kepresidenan yang dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Presiden Jokowi telah menyetujui rencana penerbitan perppu kebiri pelaku kejahatan seksual berupa suntik saraf libido. Langkah ini dinilai komitmen Jokowi mencegah kekerasan terhadap anak.

Dalam rapat tersebut hadir pula Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Memdikbud Anies Baswedan, Seskab Pramono Anung, dan Ketua KPAI Asrorun Niam.