JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tidak mampu mengendalikan kegiatan malam munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat pada Allah SWT. MUI menyebut kegiatan munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

"Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/2/2019).
Zainut mengimbau jangan sampai MUI terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan sebagai institusi yang netral dan independen.

"Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk kedalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu," kata Zainut.
Meski demikian, Zainut menegaskan MUI tidak melarang pengurusnya terjun ke politik praktis asalkan tidak membawa nama institusi. MUI menjamin hak tersebut kepada pengurusnya.

"MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi," terang Zainut.
MUI DKI sebelumnya menegaskan bahwa acara munajat 212 bukan acara politik. MUI DKI juga menegaskan tetap bersikap netral di Pemilu 2019.

"Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam," ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2) malam.

nasional