merdeka.com

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Hal itu terlihat dari rancangan berbagai regulasi program di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

Tak cukup sampai di situ, Ma'ruf pun menuturkan untuk menyukseskan program percepatan, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak. Termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

"Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat," katanya saat bertemu dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) secara virtual, Selasa (1/3).

Lebih lanjut Ma'ruf berharap MRPB sebagai organisasi yang beranggotakan para perwakilan Orang Asli Papua (OAP) serta terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan, untuk konsisten menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terutama program yang telah dirancang kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI," bebernya.

Ma'ruf menjelaskan cara itu dilakukan agar mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang asli Papua. Dia mengakui saat ini ingin masyarakat Papua percaya dengan pemerintah.

"Karena kita memang ingin supaya apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua," pungkasnya.