Saat dikonfirmasi, anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan, ia meminta pembantu presiden tersebut jangan takut untuk mengumumkan oknum yang telah mencatut nama presiden tersebut.

"Ya menurut pendapat saya disebutkan saja namanya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Disebutkan siapa, jadi tak perlu pakai clue-clue, kalau memang ada umumkan," ujar Kurtubi kepada Okezone, Rabu (11/11/2015).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut mengaku, Sudirman harus melaporkan oknum politisi Senayan tersebut ke aparat penegak hukum. Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi yang ingin memberantas mafia-mafia yang ada di Indonesia.

"Karena ini sudah ada mafia yang bermain, Sudirman Said juga serahkan ke hukum, biar proses hukum yang menentukan. Jadi di bawa ke ranah hukum," tegasnya.

Kurtubi menduga, keengganan Sudirman Said menyebutkan nama politisi tersebut, kemungkinan karena Sudirman Said takut akan ancaman, ataupun akan dituntut. "Mungkin dia (Sudirman Said) takut dituntut. Tapi kalau sudah ada bukti dan ada hasil investigasi ya diumumkan saja. Agar satu sama lain tidak saling curiga," pungkasnya.

Sebelumnya, Sudirman Said menyebutkan, terdapat politisi Senayan yang mencoba mengintervensi perpanjangan kontrak PT Freeport. Sayangnya, Sudirman enggan menyebut nama politisi tersebut.

Ia menyebut sejumlah pihak dari PT Freeport juga dihubungi oleh beberapa tokoh politik untuk membantu menyelesaikan proses perpanjangan kontrak. Tapi dengan syarat jual nama Jokowi. Seolah-olah Jokowi meminta saham kosong. Tak hanya itu JK juga dijual namanya.