JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menepis adanya kebocoran anggaran negara. Namun dia membantah besaran kebocoran seperti yang disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Saya kira soal anggaran bocor ada di mana-mana ya, tapi tidak mungkin kalau sampai sebesar itu yang menyampaikan itu," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Tjahjo melandaskan argumennya dengan menyebut kasus-kasus yang diungkap KPK yang tidak semuanya bersinggungan dengan anggaran negara. Namun Tjahjo tidak menyebut dengan detail berapa besarannya.

"Mulai 2015 sampai sekarang tingkatnya kecil sekali. Jadi kalau ada kepala daerah yang (kena) OTT (operasi tangkap tangan) KPK, tidak semua menyangkut masalah anggaran," imbuh Tjahjo.

Prabowo sebelumnya menyinggung besaran kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen atau setidaknya setara dengan Rp 500 triliun. Dia menyebut soal kebocoran anggaran itu ketika berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2) lalu.
Prabowo mengungkapkan kebocoran anggaran yang dimaksud adalah penggembungan anggaran atau mark-up. Dia mencontohkan proyek yang misalkan bernilai 100 tetapi ditulis 150 sehingga terjadi mark-up.

"Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," ucap Prabowo saat itu.

nasional