NasDem Usul Wapres Gibran Ngantor di IKN, Demokrat Ikut Kata Pemerintah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 21 Jul 2025 11:04

Detiknews.com

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi usulan NasDem yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN Nusantara atau moratorium sementara jika IKN belum ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Herman menilai operasional IKN merupakan kewenangan pemerintah.

"Pemerintah memiliki rencana tersendiri terkait operasional IKN, menurut saya kita serahkan saja kepada rencana pemerintah," kata Herman kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, DPR boleh mengusulkan atau memberikan saran terkait operasional IKN. Dia juga menilai saran Waketum NasDem Saan Mustopa merupakan hal yang wajar.

"Namun DPR yang memiliki fungsi pengawasan tentu memiliki hak juga untuk mengusulkan dan menyarankan, termasuk saran Pak Saan sah-sah saja dan baik tentu untuk menjalankan fungsi dan fasilitas IKN," ujarnya.

"Namun bagi saya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah," sambung dia.

Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

"Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," ujar Saan.***(detiknews.com)

Sumber: Detiknews.com

nasional

Berita Terkait

Minggu, 19 Apr 2026 11:30

Dua Paket Sabu Disita, Polres Dumai Ringkus Tersangka di Bukit Kapur

DUMAI - Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bergerak cepat hingga berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wila

Jumat, 17 Apr 2026 20:14

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

Jumat, 17 Apr 2026 11:57

Satres Narkoba Polres Dumai Amankan Paket Sabu Dari Dua Tempat Yang Berbeda

DUMAI-Gerak cepat aparat Satres Narkoba Polres Dumai kembali membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Dumai Selatan. Berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumat, 17 Apr 2026 10:08

Antisipasi Tindak Kriminal, Polres Dumai Melalui Polsek Jajaran Melaksanakan Penggalangan

DUMAI-Kegiatan penggalangan terhadap masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Dumai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Kamis, 16 April 2026, para Kapolsek di wilayah huk

Kamis, 16 Apr 2026 18:01

Pasutri di Rohil Ditangkap Edarkan Sabu

Pujud-Tim Reskrim Polsek Pujud kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pengedar sabu di Pondok Kresek, Kecamatan

komentar Pembaca