JAKARTA - Prabowo Subianto disebut Partai Gerindra siap menjadi mediator apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Pejabat Istana menyebut, Prabowo tidak perlu turun tangan menjadi mediator.

"Tidak perlu ada mediator. Itu kan ada aturannya. Tinggal FPI-nya penuhi syaratnya. FPI bisa klarifikasi mengenai NKRI bersyariah, khilafah dalam konsep FPI itu apa. FPI bisa melaporan rekam jejak mereka. Sudah. Tak usah pakai mediator. Masak urusan itu pakai mantan calon presiden, sih?" kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Sabtu (3/8/2019).
Adapun FPI masih mengurus perpanjangan izin ormas. Urusan tersebut sedang ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahi ormas-ormas.

"Terlalu kecil bagi Prabowo. Masak urusan FPI saja pakai balas jasa atau apa? Nggak usah," sebut Ngabalin.

Ihwal Prabowo yang bersedia 'mengakurkan' antara FPI dan pemerintah sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP), dan dibenarkan oleh Irawan saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (3/8).
"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.

Prabowo berpandangan, selama FPI menghormati Pancasila maka FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.

nasional