JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai oposisi kritis diperlukan untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran oposisi disebut akan membuat parlemen lebih dinamis.

"Saya pribadi menginginkan tetap ada oposisi kritis di parlemen sehingga tidak ada lagi Orde Baru jilid II, di mana semua menyanyikan lagu 'setuju'. Walaupun kita harus apresiasi semangat rekonsiliasi ini, kalau rekonsiliasi hanya diterjemahkan sebagai bagi-bagi kursi, itu terlalu kuno buat masyarakat saat ini, buat slogan Pak Jokowi yang 'kerja, kerja, kerja'," kata Hendri di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Menurut Hendri, kritik yang membangun masih diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika tak ada pihak yang mengkritik pemerintah, sistem demokrasi di Indonesia, disebut Hendri, mengalami kemunduran.

"Harusnya memang dibiarkan saja ada oposisi. Karena, walaupun di sistem negara kita tidak ada sebutan oposisi, minimal kritikan-kritikan yang membangun. Kritikan pengawasan yang dilakukan oleh parlemen terhadap pemerintah ini harus tetap ada. Kalau tidak, ini akan membuat kemunduran lagi buat bangsa ini," ujar dia.
Hendri menuturkan, jika semua partai eks pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja, tak menjamin seluruhnya mendapat kursi di pemerintahan. Satu-satunya partai yang sudah pasti mendapat kursi, menurut Hendri, adalah PDI Perjuangan.

"Apakah hampir pasti semua partai politik pengusung Pak Jokowi akan mendapatkan kursi? Saya yakin satu-satunya partai yang sudah firm akan mendapatkan kursi di pemerintahan nanti baru PDIP. Apakah mungkin koalisi atau kabinetnya akan gemuk nanti, itu sudah pernah dijalankan," tutur Hendri.
Hendri mengatakan tak ada jaminan hubungan partai-partai dalam koalisi yang gemuk akan langgeng hingga akhir pemerintahan. Hendri menyebut Jokowi belajar dari pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


nasional