PDIP Anggap Kebijakan Rini Soemarno Aneh
Sabtu, 07 Nov 2015 15:29
"PMN untuk BUMN harusnya tidak jadi prioritas," ujar Andreas dalam diskusi Sindo Trijaya di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Bahkan, Rini dianggap aneh dengan kebijakan PMN tersebut. Lantaran, BUMN seharusnya tak meminta tambahan anggaran, justru mereka yang harusnya berkontribusi pada pemasukan negara.
"Ini aneh betul. BUMN yang mestinya memberi pemasukan negara malah minta duit negara. Ini jadi pembicaraan," jelasnya.
Seperti diketahui, Menteri Rini mengajukan PMN sebesar Rp40 triliun kepada BUMN dalam postur APBN 2016. Permintaan itu mendapat penolakan keras dari beberapa fraksi di DPR RI saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Ekspor Minyak Arab Saudi Meroket Setelah Selat Hormuz Dibuka
Sejak Amerika Serikat (AS) dan Iran menyetujui perjanjian untuk membuka kembali jalur laut Selat Hormuz bulan lalu, Arab Saudi telah meningkatkan pengiriman minyaknya. Menurut laporan dari CNBC pada J
BC Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 652 iPhone Bekas Ilegal dari Malaysia
BENGKALIS â€" Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis berhasil menggagalkan upaya masuknya 652 unit handphone bekas merek iPhone ilegal melalui Pelabuhan Pe
Polisi Ungkap Kasus Narkotika 500 Gram di Pangkalan Kuras Pelalawan
PELALAWAN â€" Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Dusun II Seimedang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Rab
65 Personel Polres Rokan Hilir Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Amanah untuk Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan
TANAHPUTIH-Sebanyak 65 personel Polres Rokan Hilir menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Personel Polres Rokan Hilir Periode 1 Juli 2026. Upacara berl
Taspen dan Kemenag RI Integrasikan Data Pernikahan untuk Permudah Layanan ASN
PT TASPEN (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang