JAKARTA - PDIP menyeret nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait polemik isu lahan milik capres Prabowo Subianto yang bergulir sejak debat kedua kemarin. Menurut PDIP, Prabowo dan Amien serta jargon tanah dikuasai elite mati kutu sejak isu lahan Prabowo diungkit Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya bicara soal ucapan Jokowi saat debat atas penguasaan lahan Prabowo yang luas di Kalimantan Timur dan Aceh. Menurut Hasto, pemimpin yang baik memahami hakikat tanah untuk rakyat.

"Politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan oleh pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2/2019).
Dia kemudian menyeret nama Amien dengan lahan-lahannya di Yogyakarta. Hatso menyatakan sosok seperti Prabowo dan Amien mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasasi segelintir elite jadi tak laku.

"Sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas, dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi," tutur Hasto.

Hasto menyatakan sertifikasi lahan rakyat akan makin masif dilaksanakan ke depan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih. Dia menilai lewat sertifikasi tanah, maka perekonomian rakyat bakal berpotensi tumbuh.

"Sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Lindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Maka potensi pertumbuhan perekonomian ekonomi karena valuasi kekayaaannya yang paling berharga pun dilakukan oleh negara. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Polemik lahan ini awalnya diungkit Jokowi di debat kedua Minggu (17/2) malam. Dia menyebut Prabowo punya lahan yang jika ditotal sekitar 340 ribu hektare di Aceh dan Kalimantan.

nasional