Panglima TNI : Inti Kekuatan Udara adalah Pengendalian Udara
Laporan:Hendra Dedi Syahbudi
Senin, 25 Apr 2016 21:07
JAKARTA - Inti dari kekuatan udara adalah pengendalian udara, siapa yang bisa mengendalikan wilayah udaranya dan udara musuh, maka dialah yang menjadi pemenang. Kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kemampuan udara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara di wilayahnya.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo saat memberikan paparan dihadapan Prajurit TNI AU dan
Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi, diantarany UNHAN, UI, UP,
UNSURYA pada Seminar Nasional Kedirgantaraan di Klub Eksekutif Halim
Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/4/2016).
Panglima TNI juga mengatakan bahwa, untuk mengendalikan keamanan
permukaan maupun bawah permukaan, perlu di pedomani di Indonesia.
Mengapa ? karena kita adalah bukan negara agresor, sehingga kita harus
mengendalikan keamanan permukaan maupun bawahnya untuk menghadapi
ancaman dari musuh.
Paradigma berfikir kita harus kearah kesitu yaitu bagaimana caranya kita
mengendalikan udara wilayah kita sendiri, terutama dari ancaman
serangan dari luar. "Kalau kita bisa mengendalikan semua kekuatan udara
yang ada, maka musuh tidak bisa menggunakan kekuatan udaranya secara
efektif," ujar Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI, setidak-tidaknya begitu musuh boleh masuk tapi
tidak bisa keluar, karena pengendali udara syarat keberhasilan
operasi-operasi militer, baik defensif maupun ofensif.
"Perkembangan sekarang itu yang jadi dominan, maka
pertumbuhan TNI Angkatan Udara harus berhadap-hadapan dengan variabel
yang terus meluas dan seiring dengan dinamika yang selalu berubah-ubah
untuk lebih maju lagi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan tentang
kebijakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 ,
tepatnya pas saya dilantik menjadi Panglima TNI. Pada saat itu,
Presiden mengatakan, kembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim dan
jadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah peluang untuk
membangun Angkatan Udara sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan Presiden
tersebut bagaimana bisa dilaksanakan tanpa pengawalan Angkatan Udara,
yang saya sampaikan tadi.
"Oleh karena itu, keamanan wilayah maritim harus dianalisis dari sudut
pandang keamanan wilayah udara bukan hanya laut, karena siapa yang
mengendalikan wilayah udara dialah yang menjadi pemenang," tegas
Panglima TNI.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan, Kebijakan
Presiden RI tentang Poros Maritim Dunia dan kita jangan lagi memunggungi
laut. Kondisi geografi kita yang luas dan sebagian besar laut ini akan
terbuka untuk dunia internasional, maka kita harus mengamankan semua itu
dan tiada lain kita harus memiliki keunggulan di udara. (ded/rls)
nasional
Panglima TNI Hadiri Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan menghadiri upacara pemakaman militer Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 s.
IPA Convex 2026: PHR Paparkan Keunggulan Operasi dan Inovasi untuk Mencapai Prestasi Produksi Regional 1 Sumatra
Jakarta-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), bagian dari Subholding Upstream Pertamina, berpartisipasi aktif dalam ajang bergengsi Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2026. Sebuah per
PWI Pusat Gelar Takziah dan Doa Bersama, Sekjen Zulmansyah Sekedang Dikenang Sosok Total dan Berdedikasi
Jakarta-Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tidak hanya berdedikasi tinggi, tetapi juga mendapatkan penghormatan luas dari b
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
JAKARTA-Dewan Pers menggelar diskusi bertajuk “Membaca Kasus Magdalene.id dari Kacamata Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mem
Aklamasi, Purnomo Yusgiantoro Nahkodai DPP IKAL Lemhannas
Jakarta-Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD IPU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025-2030.Menteri Perta