MAKASSAR - Panitia Hak Angket Sulsel menegaskan omongan Eks Biro Pembangunan Sulsel Jumras soal dugaan mahar Rp 10 M dan suap Rp 200 juta adalah bukti persidangan. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi perubahan keterangan yang disampaikan ke Pansus Hak Angket.

"Tapi kita punya dokumen semuanya. Apa jumlah yang disampaikan di sidang ini ada semua buktinya kita sudah disumpah," kata Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Rabu (10/7/2019).

Kadir menegaskan pihaknya akan mendalami keterangan Jumras yang menyebut ada uang senilai Rp 200 juta yang hendak diberikan kepadanya dari dua pengusaha bernama Agung Sucipto dan Ferry Tandiari.
"Jadi misalnya Rp 200 juta ini kita akan panggil Sumardi ini dan lain-lainnya terkait dengan itu. Di kafe mana itu," ungkapnya.

Dia pun menolak menanggapi bahwa berubahnya keterangan Jumras karena berada di bawah tekanan. Dia menyarankan agar, jika ada yang menekan, Jumras sebaiknya segera melapor ke kepolisian.
"Kalau misalkan ada tekanan segala macam dan itu sudah mempengaruhi kejiwaannya dia, saya sarankan untuk melapor ke pihak kepolisian," saran Kadir.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Selle KS Dalle mengatakan kesaksian Jumras, Selasa (9/7) kemarin, telah terekam dengan baik oleh pansus.

"Sehingga dengan ada hal-hal yang dianggap keliru nanti, kita akan perdengarkan kepada yang hal yang mana dia anggap keliru dan mana dia yang mau dicabut di bawa sumpah," tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel Jumras meralat ucapannya yang menyebut akan diberi uang Rp 200 juta oleh Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman dalam pemeriksaan Sidang Angket DPRD Sulsel.

"Saya mohon maaf, yang mau memberi uang Rp 200 juta Anggu dan Ferry, bukan Andi Sumardi. Saya khilaf dan salah bicara di depan Pansus Hak Angket, karena saya lupa dan kurang sehat," ujar Jumras.

Perlu diketahui, pernyataan Jumras ini berbeda dengan yang disampaikannya di hadapan Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel, Selasa (9/7) kemarin.

Jumras diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Gubernur Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel. Pada pemeriksaan di hak angket, Jumras pun memberi klarifikasi.

"Ada yang tertulis kamu bahwa kamu meminta fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat lalu diperlihatkan ke saya, saya lihat di situ dua perusahaan, dua pengusaha, yang satunya Agung Sucipto, dan satunya bernama Ferry Tandiari," kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah.

Dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Nurdin Abdullah itu, dia dituduh meminta fee proyek oleh dua pengusaha. Hal itu kemudian dibantah oleh Jumras meski klarifikasinya ke Nurdin tidak didengarkan.

"Sebelum saya tinggalkan tempat itu, saya sampaikan angguh (Agung) itu menunjuk Bapak bahwa pada saat Pilkada Bapak dibantu Rp 10 M, dan itu dihadiri oleh kakak dari Wagub yang mengantar," ungkapnya.

Jauh sebelum pemecatannya, Jumras mengaku telah diajak bertemu dengan Sumardi. Sumardi yang diketahui sebagai Kepala Bapppenda Sulsel ini meminta agar paket proyek dikerjakan oleh kedua pengusaha itu dengan alasan mereka telah membantu gubernur pada Pilgub Sulsel.

"Lalu saya jawab silahkan pak, lelang ini terbuka, silahkan diikuti prosesnya. Iya pokoknya bantu dia. Ini saya titipkan kamu Rp 200 juta ambil, saya tolak itu, oleh Pak Sumardi dari dua orang ini. Saya ditunjuk meminta fee," terangnya.
nasional